Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KESATUAN Perempuan Partai Golkar (KPPG) memberi atensi pada kasus yang menimpa Dokter Romi Syofpa Ismael, penyandang disabilitas yang digagalkan oleh Pemkab Solok Selatan, Sumatera Barat menjadi pegawai negeri sipil.
KPPG menilai kasus yang menimpa Dokter Romi adalah bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang secara kebetulan adalah seorang perempuan.
"Kami mengikuti kasus ini dan setelah dipelajari memang ada perlakuan diskriminatif terhadap Dokter Romi sampai kemudian dia digagalkan menjadi PNS. Selain kami menaruh simpati tentu saja kami juga ingin membantu meringankan perjuangan beliau mendapatkan keadilan," kata Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/7).
Kasus yang menimpa Dokter Romi kata dia tidak perlu terjadi apabila Pemkab Solok Selatan memiliki keberpihakan dan kepekaan pada kelompok disabilitas.
Baca juga : Citra PNS yang Bobrok di Mata Publik Masih Bertahan
Pasalnya berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No 36 Tahun 2018, formasi CPNS diperuntukan bagi enam golongan yaitu putra/i berpredikat Cum Laude dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, penyandang disabilitas, putra/i Papua dan Papua barat, diaspora, atlet berprestasi, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks honorer kategori II.
"Kejadian ini membuktikan bahwa meski kebijakan pro disabilitas sudah ada yaitu adanya jalur tes CPNS khusus disabilitas, tapi Pemkab tidak menerapkannya. Jalur itu tidak ada yang membuat Dokter Romi harus mengikuti tes lewat jalur umum," jelas Hetifah.
KPPG kata dia siap membantu Dokter Romi untuk mendapatkan haknya sebagai PNS apalagi hasil penelusuran KPPG yang bersangkutan memiliki hasil tes terbaik saat proses seleksi berlangsung.
"Kami tentu saja siap memfasilitasi Dokter Romi untuk bersama kami mengawal kasus ini. Kami siap menerima bersama Fraksi Golkar di DPR RI dan Komisi terkait tentunya juga jaringan yang kami bisa upayakan agar hak yang bersangkutan sebagai PNS terpenuhi," katanya.
Seperti diketahui, Dokter Romi adalah seorang disabilitas yang sudah mengabdi sebagai Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Talunan, Solok Selatan, Sumbar sejak 2015.
Namun, pada 2016 Romi mengalami paraplegia setelah melahirkan anak keduanya. Akibatnya, tungkai kakinya tak mampu lagi menopang badannya sehingga Romi harus beraktivitas dengan kursi roda.
Baca juga : Jumlah PNS Ideal belum Tercapai
Pada 2018, Romi kemudian mengikuti seleksi CPNS pada formasi dokter gigi lewat jalur umum karena tidak adanya jalur khusus disabilitas pada seleksi ketika itu.
Ia berhasil lulus dari empat tahapan seleksi dan bahkan telah melewati tes kesehatan di Padang dan Pekanbaru.
Sampai tiba saatnya pemberkasan selesai dilakukan dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah Solok Selatan, berkas Dokter Romi tidak jadi diusulkan hingga keluarnya pembatalan yang bersangkutan sebagai CPNS pada 18 Maret 2019.
BKD Kabupaten Solok Selatan berdalih yang bersangkutan tidak lolos karena kendala kesehatan. (OL-7)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
KETUA Bidang Keagamaan dan Kerohanian, DPP Partai Golkar Nusron Wahid membantah isu Munaslub Partai Golkar dan pergantian Ketua Umum Bahlil Lahadalia
Masyarakat diimbau untuk tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera bajak laut bergambar tengkorak ala tokoh anime One Piece.
ISU Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali mencuat di tubuh Partai Golkar. Wacana itu dinilai sebuah upaya melengserkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia
Nurdin Halid mengatakan wacana Munaslub harus diwaspadai. Karena ada pihak yang punya agenda ingin merusak kesolidan Golkar
Ia mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan penyederhanaan pemilu. Selain itu, diharapkan bisa memangkas politik uang yang tidak sehat dalam berdemokrasi.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved