Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap) Sumber Daya Manusia (SDM) PKH 2019.
Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
Hadir dalam pembukaan kegiatan itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat.
"Bimtap ini merupakan satu upaya untuk memastikan SDM yang sudah terseleksi betul-betul siap mengemban tugas dan amanah dari pemerintah atas tugas pendampingan program prioritas nasional,” ujar Harry, dalam keterangannya, Selasa (2/4).
Menurut Harry, PKH menjadi salah satu program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.
Selain itu, PKH juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu, dan telah terbukti menjadi program bantuan sosial (bansos) yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya.
Baca juga: KPAI Minta Gim Daring Negatif Diwaspadai
"PKH juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga," kata Harry.
Ia menambahkan, PKH menjadi episentrum atau wadah bagi program lain pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lainnya.
Adapun tugas para pendamping sehari-hari di antaranya ialah memotivasi, melakukan dialog, mencari alternatif pemecahan masalah, dan memastikan bantuan tepat sasaran yang juga sekaligus sebagai ibadah.
“Ini lah yang membedakan tugas saudara” terang Harry kepada ratusan pendamping baru PKH.
Tugas yang dikerjakan itu, lanjut Dirjen, merupakan kepanjangan atau perwakilan negara secara konstitusional untuk memenuhi hak dasar dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
“Ini yang harus menjadi amanah bagi saudara” papar Harry. (OL-9)
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved