Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap) Sumber Daya Manusia (SDM) PKH 2019.
Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
Hadir dalam pembukaan kegiatan itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat.
"Bimtap ini merupakan satu upaya untuk memastikan SDM yang sudah terseleksi betul-betul siap mengemban tugas dan amanah dari pemerintah atas tugas pendampingan program prioritas nasional,” ujar Harry, dalam keterangannya, Selasa (2/4).
Menurut Harry, PKH menjadi salah satu program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.
Selain itu, PKH juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu, dan telah terbukti menjadi program bantuan sosial (bansos) yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya.
Baca juga: KPAI Minta Gim Daring Negatif Diwaspadai
"PKH juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga," kata Harry.
Ia menambahkan, PKH menjadi episentrum atau wadah bagi program lain pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lainnya.
Adapun tugas para pendamping sehari-hari di antaranya ialah memotivasi, melakukan dialog, mencari alternatif pemecahan masalah, dan memastikan bantuan tepat sasaran yang juga sekaligus sebagai ibadah.
“Ini lah yang membedakan tugas saudara” terang Harry kepada ratusan pendamping baru PKH.
Tugas yang dikerjakan itu, lanjut Dirjen, merupakan kepanjangan atau perwakilan negara secara konstitusional untuk memenuhi hak dasar dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
“Ini yang harus menjadi amanah bagi saudara” papar Harry. (OL-9)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved