Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menilai aneh, ide calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk melibatkan akturia asal Indonesia yang sedang bekerja di Hong Kong guna mengatasi persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Aktuaria merupakan studi mengenai pengelolaan risiko keuangan. Meskipun bisa digunakan untuk menganalisis persoalan keuangan, namun hal itu dinilai tidak efektif jika si aktuaria tak memiliki bekal pengetahuan soal jaminan kesehatan.
Menurut Hasbullah, untuk menangani persoalan BPJS tak sekadar menunjuk aktuaria yang berpengalaman di bidang asuransi biasa. Namun lebih dari itu, yang bersangkutan mesti tahu sistem asuransi kesehatan negara yang terkait dengan anggaran belanja sebuah pemerintahan.
Namun, sambung Hasbullah, Hong Kong tak memiliki sistem yang sama seperti BPJS atau JKN di Indonesia.
"Ide soal memanggil aktuaria Hong Kong itu saya tidak tahu apa maksudnya. Sebab di Hong Kong, tak ada sistem seperti JKN atau BPJS. Di sana berobat gratis karena pajaknya tinggi. Rakyat (Hong Kong) bayar pajak tinggi 30% sampai 50% dari upah," ujar Hasbullah, Selasa (19/3).
Baca juga : Ma'ruf Jelaskan Jumlah PBI BPJS Capai 96.8 Juta
Menurut Hasbullah, persoalan BPJS tak bisa dilihat secara sederhana. Mesti ada pemahaman yang holistik untuk menghasilkan solusi memperbaiki BPJS.
Tak hanya soal BPJS, Hasbullah juga megkritisi sejumlah ucapan Sandiaga Uno dalam debat cawapres yang mengangkat isu soal kesehatan itu. Dia menilai, Sandi sebagai seorang pemimpin gagal melihat persoalan secara menyeluruh.
Ia menilai, Sandi terlalu cepat mengambil kesimpulan lewat satu atau dua kasus yang dia dapati. Menurutnya, dalam dunia akademis terutama kesehatan, pembuktian masalah tak bisa mengambil sampel satu atau dua kasus.
"Pak Sandi dalam debat mengangkat kasus. Secara akademik, kasus satu dua orang belum tentu jadi masalah di lapangan. Kebijakan tak bisa diambil dari kasus satu dua orang," ujar ahli di bidang asuransi kesehatan dan jaminan sosial itu.
Dalam debat ketiga lalu, Sandiaga menjanjikan dapat menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan dalam 200 hari kepemimpinannya bersama dengan Capres Prabowo Subianto jika terpilih nanti. Salah satunya akan diwujudkan dengan memanggil aktuaris Indonesia dari Hong Kong.
"Kami panggil aktuaria-aktuaria terbaik, dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa. Saya pernah ketemu. Kami hitung berapa sih butuhnya sebenarnya. Tidak boleh diutangi, rumah sakit jangan turun layanannya karena tidak dibayar tepat waktu," ujar Sandiaga dalam Debat Cawapres di Jakarta, Minggu (17/3). (OL-8)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved