Minggu 17 Maret 2019, 22:45 WIB

Ma'ruf Jelaskan Jumlah PBI BPJS Capai 96.8 Juta

Antara | Humaniora
Ma

ROMMY PUJIANTO /MI

 

CALON Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah melakukan langkah besar di bidang asuransi sosial melalui BPJS Kesehatan, yang dapat dilihat dari jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terus meningkat.
 
"Pemerintah melalui JKN-KIS telah melakukan langkah besar yang inovatif. Kita sudah lakukan upaya asuransi sosial yang besar. Ini merupakan asuransi terbesar di dunia. Di samping itu, 96,8 juta peserta memperoleh PBI dari pemerintah," ujar Ma'ruf dalam Debat Cawapres putaran ketiga di Jakarta, Minggu (17/3) malam.

Data yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan melalui laman bpjs-kesehatan.go.id mencatat jumlah peserta per tanggal 1 Maret 2019 mencapai 218.132.478 orang.

Dari jumlah tersebut, Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN tercatat sebanyak 96.097.366 orang.


Baca juga: Ma'ruf Sebut NPD Instrumen Awasi Penggunaan Dana


Data yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan juga menunjukkan PBI melalui APBD sebanyak 35.313.599 orang.

Selain itu, peserta BPJS Kesehatan yang merupakan Pekerja Penerima Upah- Pegawai Negeri (PPU-PN) sebanyak 17.230.127 orang, Pekerja Penerima Upah- Badan Usaha (PPU-BU) 32.915.385 orang.

Kemudian peserta yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 31.424.849 orang dan peserta yang Bukan Pekerja sebanyak 5.151.152 orang.

Dalam debat putaran ketiga tersebut, Ma'ruf juga menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah besar di bidang pelayanan dengan harga yang murah dan memaksimalkan manfaat.

Selain itu juga dengan menambah peningkatan pelayanan memberikan pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan layanan yang lebih baik serta redistribusi tenaga medis dan penyediaan obat yang cukup.
 
"Kita terus meningkatkan pelayanan ke depan," demikian janji Ma'ruf. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More