Serahkan PKH Di Depok, Presiden Ingatkan Bukan Untuk Beli Rokok

PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tahap pertama kepada 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) warga Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan secara simbolis dilakukan Presiden Jokowi didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Selasa (12/2).

Presiden Jokowi meyakinkan ada program untuk mengentaskan warga dari kemiskinan yang terus dijalankan. Kualitas program pengentasan rakyat dari kemiskinan diperbaiki, sementara penerima PKH terus meningkat.

"Nanti ada tahapan kedua loh. Jumlahnya bisa dua atau tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Misalnya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sangat tinggi bisa kita tambahkan lagi karena tahun yang lalu dianggarkan Rp19 triliun untuk seluruh Indonesia, tahun ini Rp 34 triliun. Ini untuk ibu-ibu semua," ujarnya kepada ribuan masyarakat yang hadir.

Menurut Jokowi, PKH diperuntukkan agar anak-anak bisa bersekolah dan berkecukupan gizi. Misalnya, untuk membeli kebutuhan sekolah, telur, dan ikan.

Jokowi juga mengingatkan akan mencabut pemberian bantuan bila disalahgunakan.

Baca juga : Di Ciracas, Presiden Salurkan Bantuan Sosial PKH ke 1.115 Keluarga

"Tidak boleh untuk beli rokok suaminya. Kalau ketahuan kartunya kita cabut. Hati-hati. Janjian sejak awal dulu.  Untuk gizi, bukan beli rokok," pesan kepala negara.

Lewat program tersebut, Jokowi berharap anak-anak bisa hidup sehat dan mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Tujuannya agar bisa meningkatkan taraf hidup.

"Saya ingin anak-anak ibu semuanya kalau anaknya sehat, pintar, anaknya sekolah setinggi-tingginya jangan ada anaknya takut bermimpi jadi menteri, jadi presiden," ujar mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah itu.

Sementara, Mensos Agus mengatakan, jumlah bantuan PKH dan BPNT kepada warga Depok mencapai Rp70,5 miliar yang terdiri atas Rp26,4 miliar untuk 21.374 KPM PKH dan Rp44.1 miliar untuk 33.408 penerima BPNT.

Dalam empat tahun terakhir, jelasnya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.

Pada 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp34,4 triliun dari angka sebelumnya Rp19,2 trilliun pada 2018. Skema pemberian PKH bantuan PKH berubah, yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi disesuaikan dengan kondisi dari penerima bantuan PKH.

"Badan Pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan dari 9,82% menjadi 9,66% per september 2018. Kenaikan anggaran bantuan PKH dan perluasan jagkauan BPNT pada 2019 diharapkan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," imbuh Agus. (OL-8)