Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tahap pertama kepada 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) warga Depok, Jawa Barat.
Pemberian bantuan secara simbolis dilakukan Presiden Jokowi didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Selasa (12/2).
Presiden Jokowi meyakinkan ada program untuk mengentaskan warga dari kemiskinan yang terus dijalankan. Kualitas program pengentasan rakyat dari kemiskinan diperbaiki, sementara penerima PKH terus meningkat.
"Nanti ada tahapan kedua loh. Jumlahnya bisa dua atau tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Misalnya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sangat tinggi bisa kita tambahkan lagi karena tahun yang lalu dianggarkan Rp19 triliun untuk seluruh Indonesia, tahun ini Rp 34 triliun. Ini untuk ibu-ibu semua," ujarnya kepada ribuan masyarakat yang hadir.
Menurut Jokowi, PKH diperuntukkan agar anak-anak bisa bersekolah dan berkecukupan gizi. Misalnya, untuk membeli kebutuhan sekolah, telur, dan ikan.
Jokowi juga mengingatkan akan mencabut pemberian bantuan bila disalahgunakan.
Baca juga : Di Ciracas, Presiden Salurkan Bantuan Sosial PKH ke 1.115 Keluarga
"Tidak boleh untuk beli rokok suaminya. Kalau ketahuan kartunya kita cabut. Hati-hati. Janjian sejak awal dulu. Untuk gizi, bukan beli rokok," pesan kepala negara.
Lewat program tersebut, Jokowi berharap anak-anak bisa hidup sehat dan mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Tujuannya agar bisa meningkatkan taraf hidup.
"Saya ingin anak-anak ibu semuanya kalau anaknya sehat, pintar, anaknya sekolah setinggi-tingginya jangan ada anaknya takut bermimpi jadi menteri, jadi presiden," ujar mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah itu.
Sementara, Mensos Agus mengatakan, jumlah bantuan PKH dan BPNT kepada warga Depok mencapai Rp70,5 miliar yang terdiri atas Rp26,4 miliar untuk 21.374 KPM PKH dan Rp44.1 miliar untuk 33.408 penerima BPNT.
Dalam empat tahun terakhir, jelasnya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.
Pada 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp34,4 triliun dari angka sebelumnya Rp19,2 trilliun pada 2018. Skema pemberian PKH bantuan PKH berubah, yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi disesuaikan dengan kondisi dari penerima bantuan PKH.
"Badan Pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan dari 9,82% menjadi 9,66% per september 2018. Kenaikan anggaran bantuan PKH dan perluasan jagkauan BPNT pada 2019 diharapkan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," imbuh Agus. (OL-8)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved