Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
POLEMIK soal royalti lagu yang kini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha seperti pemilik kafe dan restoran mendapat perhatian dari pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mencari jalan keluar yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun.
"Kita sedang mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya," ujar dia kepada pewarta di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Selasa (5/8).
Prasetyo menyadari persoalan ini melibatkan dua kepentingan besar. Di satu sisi, ada hak para pencipta lagu yang perlu dihormati. Namun di sisi lain, banyak pelaku usaha yang merasa pemutaran lagu di tempat umum seperti kafe atau rumah makan bukanlah bentuk komersialisasi yang semestinya dikenakan royalti.
Menurutnya, titik berat polemik ini justru terletak pada batasan antara penggunaan komersial dan non-komersial. Ia menyebutkan bahwa pemutaran lagu dalam acara besar, platform digital, atau show berbayar jelas memiliki aspek komersial yang layak diatur soal pembagian hak cipta.
"Sebagian berpendapat kalau dikomersialisasikan dalam bentuk misalnya itu di platform-platform atau di show-show, event-event tertentu yang memang itu menghasilkan keuntungan, ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur pembagian haknya kepada yang menciptakan lagu," ujarnya.
Terkait langkah ke depan, Prasetyo menyatakan pemerintah akan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait agar solusi yang diambil berpihak pada keadilan, baik bagi pencipta lagu maupun pelaku usaha. “Bukan dipanggil, tetapi kita akan duduk bareng," katanya.
Dengan pendekatan musyawarah ini, pemerintah berharap polemik royalti lagu tidak berlarut dan justru menjadi momentum memperkuat perlindungan hak cipta tanpa membebani publik secara berlebihan. (Mir/M-3)
Presiden Prabowo anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh, termasuk Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, hingga AHY.
Pras juga memastikan Presiden Prabowo belum menerbitkan surat pemberhentian Noel. Presiden, kata Pras, masih menunggu keputusan resmi dari KPK.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan fasilitas rumah anggota DPR kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Pergantian Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel tidak akan dilakukan terburu-buru. Istana masih menunggu perkembangan proses hukum di KPK soal OTT Wamenaker
Menurutnya, baik Immanuel dan menaker mampu menyelesaikan banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dalam 10 bulan terakhir.
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
Yovie Widianto menyoroti isu royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode baru yang baru saja diresmikan oleh Kementerian Hukum.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik dalam polemik royalti lagu.
Polemik pemungutan dan pendistribusian royalti yang memunculkan polemik antara pemilik hak cipta dan pelaku usaha. Velodiva jadi platform yang bisa menjembatani
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
POLEMIK pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menyasar berbagai pelaku usaha seperti restoran dan hotel
KEMENTERIAN Hukum (Kemenkum) menyebut beban royalti musik akan diberikan kepada pencipta karya, bukan sebagai pajak atau cukai yang dikumpulkan untuk negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved