Seluruh Negara Masih Cari Regulasi Terbaik untuk Karya Berbasis AI

KECERDASAN buatan (AI/Artificial Intelligence) yang kini makin lazim digunakan dalam keseharian, bahkan untuk para kreator profesional dalam menciptakan karya memunculkan perbincangan dan pertanyaan yang sama. Hal itu mengemuka dalam diskusi panel Asia-Europe: Common Stakes for The Film Industry di Cannes International Film Festival 2024.

Presiden EFAD (European Film Agency Directors association) dan Croatian Audiovisual Centre Chris Marchich memandang AI menjadi peluang dalam penciptaan karya yang mampu memberikan realitas baru dengan tetap memiliki sentuhan manusia. Namun, menurutnya, salah satu tantangannya adalah transparansi dalam hasil karya yang diciptakan berbasis AI.

“Ada pertanyaan terkait siapa yang menciptakan karya, bagaimana kepemilikan hak atas karyanya, dan transparasi tentang proses penciptaan karya berbasis AI adalah salah satu yang perlu didiskusikan," kata Chris dalam diskusi panel Asia-Europe: Common Stakes for The Film Industry di Cannes International Film Festival 2024 di Plague du CNC, pantai Mademoiselle Gray, Cannes, Prancis, Sabtu, (18/5/2024).

Baca juga : Pejabat Tertinggi Tiongkok Menginformasikan Rencana Regulasi Kecerdasan Buatan kepada Elon Musk

Secara hukum di negara-negara yang menjadi bagian Uni Eropa, kami mengakui terhadap karya berbasis AI. Kami memberikan peluang untuk para kreator melakukan itu. Karena secara lanskap berubah, maka kami tidak mau menutup diri terhadap perubahan itu,” imbuhnya.

Isu transparansi karya berbasis AI juga diamini stafsus Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Alex Sihar. Menurutnya AI saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Alex menambahkan, perlu ada instrumen yang juga melindungi hak cipta yang dimiliki kreator/manusia pembuat karyanya.

“Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menuntut transparansi terhadap karya berbasis AI? Terhadap streamers (platform streaming) saja itu masih jadi pertanyaan (transparansi),” tambah Alex.

Baca juga : Diharapkan Ada Aturan Perlindungan Hukum terkait Robotic Telesurgery

Penasehat hubungan internasional CEO Filmforderungsanstalt (FFA), lembaga pendanaan film Jerman, Berenice Honold, juga mengimbuhkan, diskusi terkait karya berbasis AI memang jadi perbincangan utama di banyak negara. Menurutnya, tidak ada sikap yang rigid dalam menyikapi karya berbasis AI saat ini, karena menurutnya masih dalam tahap awal.

Sementara itu, Kim Donghyun dari KOFIC (Korean Film Council) memandang di Korea Selatan pemerintah mereka sangat tertarik terhadap AI. Tapi, menurut Kim, situasi saat ini masih amat sulit untuk meregulasi AI karena perubahannya sangat cepat. Kim memandang, AI juga bisa menjadi tantangan bagi para pekerja kreatif.

“Mungkin, AI terkadang bagi sebagian kreator dan pekerja kreatif adalah sekadar alat. Misalnya mau bikin film, bisa jadi nantinya sudah tidak butuh vfx, kru, bahkan aktor. Bagi kreator dan sutradara yang mau buat film, AI bisa jadi alat yang bagus untuk menekan biaya produksi. Tapi, bagi pekerjanya seperti kru misalnya itu bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan,” andai Kim.

Direktur Urusan Eropa dan Internasional di CNC Jeremy Kessier berpandangan, tidak ada satu solusi pasti untuk menyikapi karya berbasis AI. Di Prancis, juga di regional negara bagian Uni Eropa, terdapat dua perspektif dalam memandang AI. Salah satunya karya berbasis AI diakui dan tetap menjaga hak-hak bagi pemilik hak cipta.

Di beberapa forum pendanaan Eropa, bahkan proyek karya berbasis AI bisa mendapat pendanaan. Chris mengungkapkan, ada forum pendanaan yang akan tetap mendukung karya berbasis AI terlepas masih ada area abu-abu terkait kepemilikan hak cipta, asal karyanya bagus, proyek karya tersebut masih akan didukung. (Z-3)