Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
AGENSI Han Hyo-joo telah membantah laporan terkait pemeriksaan pajak artisnya. Sebelumnya, Aju News melaporkan bahwa Kantor Pajak Daerah Seoul melakukan pemeriksaan pajak yang tidak teratur terhadap Han Hyo-joo pada akhir 2022.
Dilaporkan bahwa mereka mengenakan biaya tambahan (denda) sekitar 60 juta won (Rp697 juta) hingga 70 juta won (Rp814 juta) untuk pajak yang tidak dilaporkan.
“Han Hyo-joo menerima pemeriksaan pajak biasa dan bukan pemeriksaan pajak khusus. Tidak ada masalah substansial, kelalaian, atau aspek apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan penggelapan pajak,” ungkap BH Entertainment mengklarifikasi.
Baca juga: Video Pertunjukan Lagu Take Two Ungkapan Terimakasih BTS pada Army
Mereka menagtakan, dalam proses penyelidikan, perbedaan interpretasi tentang apa yang dikenai pajak mengakibatkan kesalahan akuntansi. Sebagian dari biaya yang diakui mengakibatkan Han Hyo-joo membayar biaya tambahan.
“Agensi dan Han Hyo-joo telah dengan patuh membayar pajak sampai sekarang. Secara khusus, Han Hyo-joo menjabat sebagai duta Layanan Pajak Nasional pada tahun 2011, dan dia juga membayar pajaknya dengan patuh hingga menerima pujian dari presiden karena menjadi pembayar pajak yang patut dicontoh pada tahun 2014. kejadian mengenai pajak.”
Baca juga: Ucapan Selamat Ulang Tahun BTS ke-10 Menggema di Lini Masa
Terakhir, mereka mengatakan bahwa Han Hyo-joo dan aktor agensi merela akan terus membayar pajak dengan patuh sebagai prinsip ke depan. Saat ini, Han Hyo Joo bersiap untuk membintangi serial Disney+ Moving. (Z-10)
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Cara balik nama PBB wajib dilakukan setelah jual beli, warisan, atau hibah tanah dan bangunan agar data pajak sesuai pemilik baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan Coretax hingga akhir 2025 masih menghadapi sejumlah hambatan teknis
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Jika dihitung berdasarkan persentase, WP yang sudah mengaktifkan akun dan menuntaskan registrasi sertifikat elektronik baru mencapai sekitar 12,45%.
Hingga Oktober 2025, pengajuan restitusi pajak mencapai Rp 340,52 triliun. Periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,59 triliun.
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar sebanyak 200 wajib pajak (WP) penunggak dengan total nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved