Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
AGENSI Han Hyo-joo telah membantah laporan terkait pemeriksaan pajak artisnya. Sebelumnya, Aju News melaporkan bahwa Kantor Pajak Daerah Seoul melakukan pemeriksaan pajak yang tidak teratur terhadap Han Hyo-joo pada akhir 2022.
Dilaporkan bahwa mereka mengenakan biaya tambahan (denda) sekitar 60 juta won (Rp697 juta) hingga 70 juta won (Rp814 juta) untuk pajak yang tidak dilaporkan.
“Han Hyo-joo menerima pemeriksaan pajak biasa dan bukan pemeriksaan pajak khusus. Tidak ada masalah substansial, kelalaian, atau aspek apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan penggelapan pajak,” ungkap BH Entertainment mengklarifikasi.
Baca juga: Video Pertunjukan Lagu Take Two Ungkapan Terimakasih BTS pada Army
Mereka menagtakan, dalam proses penyelidikan, perbedaan interpretasi tentang apa yang dikenai pajak mengakibatkan kesalahan akuntansi. Sebagian dari biaya yang diakui mengakibatkan Han Hyo-joo membayar biaya tambahan.
“Agensi dan Han Hyo-joo telah dengan patuh membayar pajak sampai sekarang. Secara khusus, Han Hyo-joo menjabat sebagai duta Layanan Pajak Nasional pada tahun 2011, dan dia juga membayar pajaknya dengan patuh hingga menerima pujian dari presiden karena menjadi pembayar pajak yang patut dicontoh pada tahun 2014. kejadian mengenai pajak.”
Baca juga: Ucapan Selamat Ulang Tahun BTS ke-10 Menggema di Lini Masa
Terakhir, mereka mengatakan bahwa Han Hyo-joo dan aktor agensi merela akan terus membayar pajak dengan patuh sebagai prinsip ke depan. Saat ini, Han Hyo Joo bersiap untuk membintangi serial Disney+ Moving. (Z-10)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
WALI Kota Sukabumi Ayep Zaki, menghadiri Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026.
KOMPLEKSITAS dan ketidakpastian dalam sistem perpajakan diprediksi akan terus menjadi tantangan wajib pajak Indonesia pada 2025.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru
CORE Tax Administration System (CTAS) merupakan layanan dari otoritas pajak Indonesia yang sangat canggih untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
WACANA program pengampunan pajak (tax amnesty) di 2025 dinilai memunculkan persepsi kebijakan yang tak adil bagi wajib pajak. Kebijakan itu juga mendorong lahirnya anggapan remeh publik
Tahun ini ada puluhan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved