Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGEMBANGAN usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan suatu sinergi antara Bank Perekonomian Rakyat (BPR), securities crowdfunding (SCF) dan koperasi. Ini dilakukan agar terbangun ekosistem keuangan terintegrasi bagi UMKM sehingga UMKM bisa naik kelas.
Hal itu mengemuka pada seminar tentang ekosistem keuangan terintegrasi bagi UMKM di Tangerang, Jumat (13/2/2026).
Ednaz Hermawan dari Direktorat Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK menyampaikan sebenarnya ceruk pembiayaan bagi UMKM terbuka lebar apalagi OJK dan Bank Indonesia membuat berbagai aturan agar pembiayaan UMKM meningkat.
"Di sisi lain, jumlah UMKM mencapai 58 juta atau 98% dari total pelaku usaha di Indonesia. Bahkan, banyak kredit dikucurkan mulai dari KUR, kredit industri padat karya, dan lainnya," kata Ednaz.
Karena itu, Ednaz menekankan, pentingnya literasi dan inklusi keuangan bagi UMKM agar masyarakat mengenal produk-produk pembiayaan.
Hadir pula sebagai pembicara, Managing Director Tri Capital Investama (TC Invest) yang mewakili manajemen BPR TC Invest Sumbar Agus Jamiatul Firdaus, Direktur Utama FundEx Farid Nugraha, Operational Director TC Invest M Dedi Gunawan, dan Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah. Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Menurutnya, dalam konteks mendorong UMKM naik kelas, perlu ekosistem yang memungkinkan UMKM terus terlayani sesuai peningkatan kebutuhannya. ”Kami melihat perlu bangun ekosistem. Yang ultra mikro, kita besarkan di koperasi, kemudian naik kelas lagi, kita dorong dia dibantu BPR, setelah itu naik kelas lagi, baru gabung ke securities crowdfunding. Ini sudah terbukti di TC Invest,” ujar Iqbal.
Ekosistem itu pun dikembangkan pada TC Invest Group, dengan keberadaan Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TC Invest), BPR Tri Capital Investama Sumbar, dan FundEx sebagai platform investasi securities crowdfunding.
"Pengembangan UMKM tidak bisa dilakukan sekali jalan, lalu dibiarkan, tapi harus berkesinambungan, sampai UMKM berkembang dan menjadi kuat," ucap Iqbal.
Sependapat dengan Iqbal, Operational Director TC Invest M Dedi Gunawan mengatakan dibutuhkan kolaborasi tiga pilar dalam pengembangan UMKM, yaitu koperasi sebagai community-based finance, BPR sebagai perbankan mikro formal, dan securities crowdfunding sebagai akses pasar modal digital.
Sinergi itu dilakukan bertahap. Tahap pertama, inkubasi oleh koperasi, dengan membina UMKM antara lain pembiayaan skala mikro, serta membantu legalitas dan laporan keuangan sederhana.
Tahap kedua, scale up oleh BPR dengan pembiayaan lebih besar dengan cashflow melalui sistem perbankan dan peningkatan bankability UMKM. Tahap ketiga adalah ekspansi SCF, melalui penghimpunan dana publik, skema saham atau sukuk, dengan peningkatan valuasi usaha. ”Sinergi semacam ini sangat bermanfaat untuk UMKM pembiayaan karena dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan,” ucap Dedi.
Hal itu dibenarkan Agus Jamiatul Firdaus yang mewakili manajemen BPR TCI Sumbar. Dia menjelaskan kerja sama dengan koperasi dan SCF yang terintegrasi memberikan manfaat antara lain meningkatkan kinerja dan profitabilitas BPR seperti meningkatkan kualitas debitur, menekan NPL, memperluas pasar mikro dengan biaya operasional lebih efisien, serta membuka sumber pendapatan baru free-based income.
Pada kesempatan yang sama, Direktur FundEx Farid Nugraha memaparkan TCI Group memberikan akses besar bagi UMKM di setiap kondisi sehingga UMKM bisa terus tumbuh. (H-2)
Dukungan serta layanan Amartha juga telah menciptakan lebih dari 110.000 lapangan kerja sepanjang 2024 oleh mitra UMKM Amartha.
Melalui berbagai program dan kemitraan strategis, Indodana Finance berharap dapat melanjutkan kontribusi nyata yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Solusi ini dirancang untuk menjawab salah satu tantangan terbesar UKM di Indonesia, yakni mendapatkan modal dengan cepat tanpa persyaratan rumit.
Pemerintah menargetkan penyaluran usaha rakyat (KUR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp320 triliun
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
OJK tegaskan komitmen penguatan sistem dana pensiun nasional dalam forum OECD di Paris. Langkah ini bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved