Hashim Tegaskan Arahan Prabowo: Kapal Pertamina Wajib Dibangun di Dalam Negeri

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri. Arahan strategis tersebut kembali ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri maritim nasional.

Arahan Presiden itu disampaikan Hasyim dalam Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Industri Galangan dan Pelayaran Indonesia yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2). Hashim mengaku mendengar langsung instruksi tersebut dari Presiden Prabowo dan telah meneruskannya kepada jajaran terkait di Pertamina.

“Ini perintah Presiden. Semua kapal milik Pertamina harus dibangun di dalam negeri,” ujar Hashim dalam forum tersebut.

Baca juga : PMSol Bawa Visi Maritim Indonesia ke Panggung ADIPEC 2025

Menurut Hashim, saat ini momentum kebangkitan industri maritim nasional semakin menguat seiring solidnya dukungan lintas kementerian, lembaga, BUMN, dan pelaku usaha. Ia menyebut semangat kolaborasi ini sebagai Indonesia Incorporated, di mana seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi besar pembangunan industri nasional.

Dalam forum tersebut hadir sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti Widya Putri, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association Carmelita Hartoto, serta Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami.

Hasyim juga mengapresiasi sikap progresif pemerintah, terutama dari sisi dukungan fiskal yang dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan industri galangan kapal nasional.

Baca juga : DAK dan PAL Indonesia Jalin Kerja Sama Perkuat Industri Perkapalan Nasional

“Semangat ini mengingatkan saya pada Korea Selatan tahun 1960–1970-an saat mereka bangkit dengan konsep Korea Incorporated. Kita harapkan hari ini lahir kembali Indonesia Incorporated, khususnya di sektor kapal, pelayaran, dan galangan kapal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengadaan kapal milik pemerintah maupun BUMN tidak akan dimonopoli oleh satu BUMN perkapalan saja. Artinya, proyek pembangunan kapal tidak hanya diberikan kepada PT PAL untuk kemudian dibagi ke galangan lain, melainkan membuka ruang lebih luas bagi galangan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, menegaskan kesiapan galangan kapal nasional untuk membangun kapal-kapal tanker Pertamina dalam berbagai tipe dan ukuran. Ia mendorong agar Pertamina maupun perusahaan pelayaran swasta memprioritaskan pengadaan kapal di dalam negeri.

“Kami siap berkolaborasi dengan PT Pertamina maupun swasta lainnya,” kata Anita.

Namun demikian, Anita menyoroti masih beratnya tantangan struktural yang dihadapi industri galangan nasional, terutama perizinan yang berlapis. Ia menyebut satu izin kerap memicu belasan izin lanjutan, termasuk izin pengerukan yang sejatinya bersifat rutin untuk pemeliharaan sedimentasi galangan.

“Kami bahkan harus mengurus izin pengerukan hanya untuk maintenance. Ini berat sekali bagi industri, padahal tujuannya agar galangan bisa tetap hidup,” jelasnya.

Selain itu, proses impor barang dan peralatan yang memakan waktu hingga dua hingga tiga bulan juga dinilai menghambat daya saing. Prosedur yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai disebut belum terintegrasi, ditambah perbedaan persepsi klasifikasi HS Code yang berdampak pada biaya logistik dan tingginya beban demurrage.

Anita juga menyoroti kesenjangan insentif fiskal dibandingkan negara lain seperti Tiongkok, yang memberikan dukungan luas bagi industri perkapalan.

“Pemerintah kami harapkan memberi insentif kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, termasuk insentif bebas PPN,” tutur Anita.

Ia pun mengapresiasi perusahaan pelayaran nasional yang telah memercayakan pembangunan kapal kepada galangan dalam negeri, serta menyampaikan terima kasih kepada Kadin Indonesia dan Hasyim Djojohadikusumo yang memprakarsai dialog pemberdayaan industri kapal dan pelayaran nasional.

Ke depan, Anita berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui penataan regulasi, percepatan perizinan, harmonisasi kebijakan impor, serta pemberian insentif yang kompetitif agar industri galangan dan pelayaran nasional mampu bersaing dan tumbuh berkelanjutan. (E-3)