Soal Perjanjian Dagang dengan AS, Airlangga Sebut Tinggal Tanda Tangan

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menanggapi isu kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang terancam batal. Menurutnya, kesepakatan tersebut tinggal penyelesaian legal drafting.

“Masalahnya (terkait kesepakatan dagang Indonesia-AS) karena belum ditandatangan. Pokoknya harapannya kita bisa selesaikan perundingan legal drafting-nya di bulan Desember ini. Dokumennya namanya ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Jumat (12/12).

Menko Perekonomian juga memastikan tidak ada masalah terkait non-tariff barrier dalam perjanjian tersebut. “Non-tariff barrier tinggal ditulis saja,” katanya.

Baca juga : Pemerintah Upayakan Negosiasi Tarif Resiprokal dan Tarif Ekspor Barang yang tidak Diproduksi AS

Airlangga mengatakan Indonesia akan mengirim perwakilan ke Negeri Paman Sam pekan depan. Dirinya akan turut serta dalam tim tersebut.

“Tim akan berangkat minggu depan dan akan mefinalisasi sesuai dengan joint statement yang tertanggal 22 Juli. Saya akan berangkat juga,” ujarnya.

Ia juga menyebut tidak ada rencana Presiden Prabowo untuk bernegosiasi langsung dengan Presiden AS Donald Trump. “Antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump sudah selesai. Itu sudah bagian dari joint statement kemarin,” pungkasnya.

Baca juga : Tarif Impor AS untuk Indonesia Senilai 19 Persen Mulai Berlaku 7 Agustus 2025

Sebelumnya, Washington menuding Jakarta mulai mengingkari komitmen yang disepakati pada Juli lalu. Menurut laporan Financial Times, sejumlah sumber yang memahami dinamika perundingan menyebut Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, menilai Indonesia mundur dari janji dalam beberapa poin penting.

Menurut sumber tersebut, pejabat Indonesia memberi tahu USTR Jakarta tak bisa menyetujui sejumlah komitmen mengikat dan mengusulkan perumusan ulang.

Washington menilai langkah itu akan menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk dibanding perjanjian AS dengan Malaysia dan Kamboja.
"Indonesia bukan sekadar memperlambat pelaksanaan kesepakatan seperti pengalaman dengan mitra dagang lain. Indonesia secara terang-terangan menyatakan tidak dapat menjalankan apa yang telah disepakati dan ingin merundingkan ulang agar komitmen menjadi tidak mengikat," kata sumber tersebut dikutip dari Financial Times.

“Ini sangat bermasalah dan tidak diterima baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatannya," ujarnya. (E-4)