Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan pemerintah akan terus melakukan negosiasi agar bisa menekan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS) yang saat ini ditetapkan 19%.
"Ini (tarif) resiprokal berjalan tanggal 7 (Agustus) sambil juga negosiasi, kan, memang begitu. Dulu kita lihat saja waktu pertama dikenakan (tarif resiprokal) 32 (persen), terus diundur 3 bulan yang berlaku hanya baseline 10%. Kan, sambil berunding akhirnya kita dapat 19 (persen), sekarang resiprokal diberlakukan tanggal 7 (Agustus) sambil kita berunding lagi karena memang dikasih kesempatan untuk berunding," kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (7/8).
Dirinya berharap, negosiasi tarif resiprokal Indonesia ke AS bisa diselesaikan sebelum 1 September mendatang.
"Dan mudah-mudahan sebelum 1 September sudah selesai," cetusnya.
Selain itu, Budi menyampaikan bahwa pemerintah juga terus mendorong negosiasi terkait dengan tarif ekspor barang yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat (AS) agar bisa mendapatkan bebas tarif ekspor.
"(Pemerintah) masih ada berunding yang lain lagi yang kita usahakan bisa dapat 0% (tarif ekspor), itu sampai 1 September rencananya," beber Budi. (E-4)
Indonesia dan AS menandatangani Perjanjian ART. Tarif ekspor turun, 1.819 produk dapat pengecualian, serta komitmen investasi dan perdagangan baru.
PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik keras bernada personal terhadap para hakim Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif globalnya.
Pemerintah RI lanjutkan pembicaraan dengan AS usai MA batalkan tarif Trump. Indonesia fokus jaga kepentingan nasional dan stabilitas ekspor.
PEMERINTAH memilih melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perumusan kebijakan menyusul kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berdampak langsung pada sektor strategis.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar produk impor.
PEMERINTAH membuka ruang konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan strategis pascakesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved