IFG Tegaskan Keterbukaan Informasi sebagai Fondasi Penguatan Reputasi Perusahaan

Sebagai holding asuransi, penjaminan, dan investasi yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia, Indonesia Financial Group (IFG), menegaskan komitmennya untuk memperkuat implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang menghadirkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro, Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana, serta Kepala Departemen Komunikasi Korporasi IFG selaku PPID IFG, I Gede Suhendra.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Uji Publik KIP 2025, sekaligus menjadi momentum penguatan standar keterbukaan informasi publik di lingkungan IFG Group.

Baca juga : Laba Tugu di Kuartal III 2025 Nyaris Sentuh Kinerja Tahun Buku 2024

Sekretaris Perusahaan IFG selaku Atasan PPID, Denny S. Adji, menegaskan bahwa keterbukaan informasi memiliki posisi strategis bagi IFG.

“Bagi IFG, keterbukaan informasi bukan hanya pemenuhan Undang-Undang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana transparansi menjadi bentuk layanan publik yang memperkuat kepercayaan masyarakat serta reputasi dan kredibilitas perusahaan,” ujar Denny dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (11/12).

Ia menambahkan, sebagai bagian dari Danantara Indonesia, IFG berkomitmen untuk menyelaraskan standar tata kelola keterbukaan informasi lintas entitas agar mampu menjawab tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi BUMN di era digital.

Baca juga : Komitmen Tingkatkan Literasi dan Akses Investasi, Bibit.id Sabet Penghargaan Bergengsi

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, mengapresiasi langkah IFG Group yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya perusahaan. Menurut Donny, kolaborasi IFG dan seluruh entitas holdingnya menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Sementara itu, Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KIP, Gede Narayana, menekankan pentingnya pemahaman dasar tentang badan public, UU No.14 tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik, standarisasi tata kelola data, serta penguatan kapasitas PPID sebagai pilar utama yang akan menjadi fokus penilaian Monev ke depan.

Pada kesempatan ini, IFG juga memberikan arahan strategis kepada seluruh anggota holding untuk memperkuat implementasi KIP, memperbaiki alur dokumentasi serta klasifikasi informasi, dan meningkatkan responsivitas layanan informasi publik sebagai bagian dari budaya melayani sepenuh hati.

Sosialisasi ini menandai langkah IFG Group untuk memastikan implementasi keterbukaan informasi publik pada 2026 berjalan lebih kuat, terstandarisasi, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. (E-3)