Peringati Hari Ibu, KI Pusat Bersinergi dengan RRI Dorong Akses Informasi Publik bagi Penguatan Ekonomi Perempuan

DI tengah peran perempuan yang semakin dominan di sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi digital, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mendorong perluasan akses informasi publik agar perempuan mampu mengubah informasi menjadi kekuatan nyata dalam memperkuat ekonomi keluarga dan nasional. Dorongan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif bertajuk “Akses Informasi Publik untuk Mendorong Langkah Nyata Perempuan dalam Memperkuat Ekonomi Indonesia”, Senin (22/12), di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.  

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mengapresiasi sekaligus memperkuat kontribusi strategis perempuan dalam ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat penting agar potensi ekonomi perempuan dapat berkembang secara optimal.  

“Di tengah pesatnya pertumbuhan UMKM, koperasi, dan ekonomi digital, perempuan telah membuktikan perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Agar potensi tersebut dapat dioptimalkan, akses terhadap informasi publik menjadi kunci utama,” ujar Donny.  

Baca juga : Besok Hari Ibu 22 Desember, Ini Cara Merayakan Hari Ibu yang Berkesan

Ia menambahkan, melalui keterbukaan informasi, perempuan dapat memperoleh data mengenai program pemerintah, fasilitas pembiayaan, pelatihan, hingga peluang pemasaran yang relevan. “Dengan informasi yang memadai, perempuan mampu mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan memiliki daya saing,” katanya.  

Selaras dengan hal tersebut, Komisioner KI Pusat Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, Samrotunnajah Ismail, selaku inisiator acara menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya menjamin hak masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi perempuan. Informasi yang mudah diakses dan transparan, kata dia, akan meningkatkan literasi yang pada akhirnya mendorong aksi ekonomi.  

“Ketika badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses, masyarakat termasuk perempuan akan mengalami peningkatan literasi. Literasi ini kemudian bertransformasi menjadi aksi ekonomi. Dari pengurusan legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga pemasaran dan ekspor, semuanya berawal dari informasi yang jelas,” ujar Samrotunnajah.  

Baca juga : 1.000 Runners Perempuan Bulukumba Rayakan Hari Ibu dalam Baine Run

Menurutnya, tanpa akses informasi yang memadai, potensi perempuan akan terhambat oleh ketidaktahuan. Sebaliknya, dengan data yang akurat dan terbuka, perempuan dapat mengambil keputusan usaha yang lebih cerdas, efisien, dan berdaya saing tinggi.  

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan semata isu kesetaraan, melainkan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menilai koperasi menjadi ruang aksi nyata bagi perempuan untuk mengonversi akses informasi menjadi kemandirian ekonomi.  

“Ketika perempuan memiliki akses kelembagaan, informasi, dan pendampingan melalui koperasi, mereka mampu menjadi penggerak kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Koperasi membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta komunitas,” ujar Farida.  

Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan informasi publik yang jelas dan transparan terkait program pemberdayaan, pelatihan, pembiayaan, serta regulasi perkoperasian, agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif pembangunan ekonomi.  

Dialog interaktif ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Dian Siswarini.  

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian insight dari perwakilan BUMN dan dunia usaha, seperti PT LEN Industri, PT Dirgantara Indonesia, BNI, serta pelaku usaha perempuan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkaya perspektif praktis mengenai pemanfaatan informasi publik dalam mendorong penguatan ekonomi perempuan.  

Melalui sinergi KI Pusat dan LPP RRI, dialog ini diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi publik, memperluas jangkauan edukasi melalui siaran nasional, serta mendorong perempuan Indonesia mengubah informasi menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi keluarga dan bangsa. (H-2)