Direksi Baru Diharapkan Bawa Garuda Indonesia Keluar dari Kerugian

Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyoroti penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pascapengangkatan direksi baru melalui RUPSLB pada 30 Juni 2025. Ia menilai direksi baru memegang mandat strategis untuk memastikan roadmap pemulihan dan restrukturisasi Garuda berjalan efektif, transparan, dan menghasilkan perubahan nyata bagi keberlanjutan perusahaan. Penataan ulang ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat governance serta mengarahkan Garuda menuju fase pemulihan jangka menengah.

Tetty menilai beban kerja direksi baru sangat berat karena Garuda masih mencatatkan tekanan kinerja keuangan yang signifikan. Pada semester I 2025, perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp2,33 triliun. Kinerja buruk itu dipengaruhi kenaikan biaya avtur dan penurunan pendapatan 4,47% secara tahunan menjadi US$ 1,54 miliar.

“Situasi ini menuntut kepemimpinan yang kuat, berani mengambil keputusan, dan mampu melakukan perubahan struktural. Direksi baru harus memastikan efisiensi dan memperbaiki fondasi operasional perusahaan,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (2/12).

Baca juga : DPR Sebut tak Ada Masalah WNA Isi Posisi di BUMN

Sebelumnya, Garuda melaporkan telah mengoperasikan 78 pesawat, namun hanya 58 unit yang dalam kondisi serviceable hingga November 2025. Sementara itu, Citilink menargetkan 36 pesawat serviceable dalam tahap reaktivasi. Tetty menekankan bahwa capaian ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rute strategis dan pemulihan jaringan internasional.

“Pemulihan armada harus diprioritaskan karena kapasitas operasional adalah pondasi utama pemulihan pendapatan. Ketersediaan pesawat menentukan kepercayaan publik dan keberlanjutan rute,” jelasnya.

Tetty juga menyoroti persoalan strategis terkait tumpang tindih rute antara Garuda, Citilink, dan Pelita Air yang selama ini menimbulkan internal cannibalization, di mana maskapai dalam satu ekosistem justru saling memakan pasar. Ia menegaskan bahwa harmonisasi rute harus menjadi agenda prioritas dalam 100 hari kerja pertama direksi baru agar ekosistem penerbangan nasional lebih efisien dan kompetitif.

“Garuda perlu memastikan tidak ada lagi persaingan internal yang merugikan perusahaan sendiri. Integrasi dan penataan rute adalah kunci menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” tandasnya. (E-3)