Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kerja sama antara Pertamina dan pihak swasta dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi akan terus berjalan tahun ini.
"Intinya, sesuai arahan Menteri ESDM dan DPR, kolaborasi ini lanjut di 2025," ujar Dirjen Migas ESDM, Laode Sulaeman, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (7/10).
Laode menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi lagi mekanisme BBM nonsubsidi untuk tahun 2026. Pemerintah tetap memperhatikan keseimbangan neraca komoditas nasional.
Ia menjelaskan, kelangkaan BBM nonsubsidi di SPBU swasta tahun ini dipicu oleh peralihan konsumsi masyarakat dari BBM subsidi. Perubahan ini membuat pemerintah harus ambil langkah cepat dan menyesuaikan regulasi.
"Selama puluhan tahun SPBU swasta jualan BBM nonsubsidi lancar-lancar saja. Tapi sekarang muncul masalah karena ada pergeseran pola konsumsi," jelas Laode.
Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kerja sama dengan dua operator SPBU swasta besar, yaitu PT Vivo Energy Indonesia dan PT Aneka Petroindo Raya (pengelola SPBU BP-AKR), terus dikembangkan ke tahap teknis.
Roberth MV Dumatubun, Pejabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, mengungkapkan bahwa pembahasan kini memasuki tahap penyusunan dokumen penting untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik. Ini mencakup komitmen terhadap aturan antimonopoli, anti pencucian uang, hingga anti suap.
Selanjutnya, pihak swasta akan menyampaikan detail kebutuhan BBM, lalu mendiskusikan spesifikasi, syarat, dan ketentuan kerja sama.
Jika sepakat, proses pengadaan akan dilakukan melalui sistem lelang. Pemenang tender akan diumumkan untuk mengatur pengiriman kargo berdasarkan volume, harga terbaik, dan penyedia kargo.
"Setelah semuanya oke, baru dibahas aspek komersial dan inspeksi bersama. Pengiriman kargonya direncanakan sekitar minggu ketiga Oktober," ujar Roberth.
Ia menambahkan, proses pengadaan dilakukan secara kolektif oleh tiga badan usaha swasta agar efisien dan tidak terpecah-pecah. (Ant/E-4)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Komaidi menambahkan dengan proses lebih sederhana, maka segala urusan berkaitan pengadaan atau distribusi BBM dan elpiji bisa dipenuhi lebih cepat.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memberikan dampak ganda, baik dari sisi pengurangan impor bahan bakar maupun penurunan emisi gas rumah kaca.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved