Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dampak kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di Himpunan Bank Negara (Himbara) mulai terasa di lapangan. Menurutnya, penurunan bunga deposito yang dirasakan sejumlah nasabah merupakan sinyal bahwa langkah pemerintah dalam mendorong likuiditas dan pertumbuhan ekonomi sudah berjalan.
Sebagai contoh, Purbaya menyinggung keluhan pengacara kondang Hotman Paris yang merasa dirugikan karena bunga deposito menurun saat ia memperpanjang simpanannya.
“Itu memang tujuannya, supaya dana tidak hanya mengendap di bank, tapi mendorong belanja dan menggerakkan ekonomi,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (23/9).
Ia menegaskan penempatan kas negara dengan bunga rendah bukan ditujukan untuk proyek pembangunan tertentu, melainkan strategi memperbesar likuiditas, menurunkan biaya dana (cost of fund), serta mempercepat penyaluran kredit, konsumsi, dan investasi yang diharapkan memberi efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana Rp200 triliun tersebut dialokasikan masing-masing Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, Rp25 triliun di BTN, serta Rp10 triliun di BSI. Bunga penempatan ditetapkan 80,476 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), dengan tenor enam bulan yang dapat diperpanjang, serta tidak boleh digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).
“Kalau bank tanya, boleh nggak dipinjamkan jangka panjang? Boleh saja. Saya pastikan likuiditas terjaga, mereka tidak terganggu, saya juga tidak terganggu,” tegasnya.
Purbaya optimistis, dengan stok kas pemerintah di bank sentral yang masih memadai, kebijakan ini dapat terus menopang perbankan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kegaduhan akibat penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
KPK mengungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya atau KKP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono menerima uang gratifikasi sebesar Rp800 juta, berikut fakta-faktanya
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
MOODY'S Investors Service menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, tetapi tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Penyesuaian TBA dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri penerbangan
Pengacara kondang Hotman Paris dipastikan tidak akan mendampingi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam persidangan kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tidak lagi menunjuk Hotman Paris sebagai pengacaranya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook.
Putusan sidang gugatan praperadilan Nadiem Makarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibacakan pada Senin, 13 Oktober 2025.
SIDANG kasus impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (23/9), berlangsung panas. Perdebatan sengit terjadi antara Hotman Paris dengan saksi ahli JPU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved