CSIS Ingatkan Ketimpangan Ekonomi yang Makin Lebar

DEMONSTRASI besar-besaran yang belakangan marak hingga berujung anarkis dinilai sebagai akumulasi kemarahan publik terhadap kesenjangan sosial dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.

Peneliti senior departemen ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengungkapkan, alokasi untuk bantuan dan perlindungan sosial masyarakat justru terus menyusut. Di sisi lain, anggaran pemerintah dituding lebih banyak mensejahterakan pejabat, serta pos belanja yang tidak mendesak tetap dijalankan.

"Permasalahannya, secara ironis arah belanja negara justru juga tidak adil dan malah menambah luka," kata Deni dalam Diskusi Publik bertajuk 'Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' secara daring, Selasa (2/9).

Baca juga : Masyarakat Butuh Pembangunan Berbasis Teknokrat

Pihaknya mencatat ketimpangan terlihat pada lonjakan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada 2024, angkanya masih Rp5,9 triliun. Namun di 2025–2026 meningkat menjadi Rp9,9 triliun. Dengan gaji pokok sekitar Rp100 juta per bulan, seorang anggota DPR rata-rata meraup Rp1,4 miliar setiap bulannya. 

"Lalu, ada Rp1,3 triliun untuk aktivitas lain yang untuk setiap satu anggota DPR," tuding Deni. 

Ia kemudian menyinggung program prioritas pemerintah yang dianggap tidak efisien, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melonjak dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun pada 2026. Jumlah ini menyedot hingga 44% dari anggaran pendidikan. Di sisi lain, anggaran pertahanan, keamanan, dan ketertiban mencapai Rp565 triliun atau hampir 19% dari total belanja pemerintah, tetapi transparansi penggunaannya masih dipertanyakan.

Baca juga : Demo, Kritik Digital dan Masa Depan Pemerintahan

"Apakah dana itu betul digunakan untuk modernisasi alutsista dan kepolisian, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri?" tanya Deni.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan bantuan modal sekitar Rp3 miliar untuk 80 ribu unit koperasi. Namun hingga kini, keberadaan koperasi tersebut dianggap tidak jelas, baik dari sisi lokasi, anggota, maupun keberlanjutan sistem keuangannya.

Di sisi lain, transfer ke daerah justru dikurangi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, anggaran daerah berkurang Rp50 triliun, dan pada tahun berikutnya dipangkas lagi Rp24 triliun. Dengan fiskal daerah yang terbatas, pemerintah daerah terpaksa mencari tambahan penerimaan seperti menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Ini justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat," imbuh Deni

Kebijakan fiskal yang timpang ini pada akhirnya memperparah ketidakadilan ekonomi. Gelombang protes yang muncul merupakan bentuk penolakan atas kontrak sosial yang kian rapuh. 

"Rakyat merasa dikhianati oleh elit politik yang arogan, abai, dan tidak peka, tuli terhadap penderitaan mereka," tegasnya. 

Ketimpangan
Deni kemudian menyoroti ketimpangan yang masih dialami masyarakat. Meski ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5%, distribusi manfaatnya semakin timpang. Rasio Gini bertahan di 0,39, menunjukkan ketidaksetaraan yang tinggi. 

Ia menjelaskan sebagian besar rakyat Indonesia memang tidak tergolong miskin, tetapi banyak yang hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2024 menunjukkan, meski angka kemiskinan resmi tercatat 8,57% atau sekitar 24 juta jiwa, ada kelompok yang jauh lebih besar, yakni 24,42% penduduk atau sekitar 68,5 juta jiwa dikategorikan sebagai rentan miskin. 

"Sebagian besar rakyat berada sedikit di atas garis kemiskinan. Akibatnya, ketika terjadi guncangan ekonomi atau inflasi naik sedikit saja, mereka dengan mudah bisa jatuh kembali ke dalam kemiskinan," terang Deni.

Situasi ini diperparah oleh kondisi ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka memang menurun, tetapi jumlah pengangguran tetap bertambah. Lebih jauh, masalah utamanya bukan hanya kesempatan kerja, melainkan keterbatasan pekerjaan layak. 

Sekitar 60% angkatan kerja masih berada di sektor informal menurut BPS, bahkan mencapai 80% menurut ILO. Akibatnya, pendapatan stagnan dan tidak mampu mengimbangi biaya hidup.

"Dalam kondisi tersebut, kenaikan pajak sekecil apapun akan terasa menyesakkan bagi masyarakat," pungkasnya. (Ins/E-1)