Wacana Kenaikan Gaji Guru Disebut Salah Sasaran

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa wacana kenaikan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang lulus pendidikan profesi guru (PPG) dan yang telah lulus sertifikasi merupakan kebijakan yang salah sasaran. 

Bahkan, menurutnya kebijakan yang rencananya akan memberikan tambahan gaji sebesar Rp2 juta untuk guru non-ASN dan kenaikan gaji sebesar satu kali gaji pokok untuk para guru ASN ini hanya akan menambah ketimpangan kesejahteraan. 

Baca juga : Mendikdasmen Sebut Prabowo akan Naikan Gaji Guru ASN dan Non-ASN

“Kebijakan ini menambah besar gap kesenjangan, karena ini hanya bisa dinikmati guru yang sudah tersertifikasi. Padahal jumlah guru yang blm tersertifikasi lebih banyak daripada yang sudah. Jadi yang sudah sejahtera tambah makmur, guru yang miskin tambah sengsara,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (27/11). 

Lebih lanjut, menurut Ubaid jika pemerintah memang memiliki niat baik untuk menyejahterakan guru, kebijakan ini harus diubah.  

“Salah alamat tepatnya. Mestinya kalau mau menyejahterakan ya semua, kok malah dipilah pilih, salah pilih pula,” tegas Ubaid. 

Menurutnya, para guru yang sudah tersertifikasi selama ini sudah mendapatkan tunjangan per bulan yang seharusnya mencukupi dibandingkan dengan para guru honorer yang mendapatkan gaji Rp100 ribu atau Rp300 ribu tiap bulannya. 

“Kan dibatasi yang tersertifikasi saja. Guru yang sudah tersertifikasi kan sudah dapat tunjangan tiap bulan. Nah ini ditambah lagi. Bagaimana nasib yang belum tersertifikasi? Belum ASN pula. Ya terima saja takdir dapat gaji Rp100-300 ribu per bulan,” pungkasnya. (H-3)