PGSI Minta Kebijakan Kenaikan Kesejahteraan Guru Dilakukan Secara Adil dan Setara

PERSATUAN Guru Seluruh Indonesia (PGSI) sebagai organisasi profesi guru yang mewadahi guru-guru sekolah swasta di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, merasa kebijakan kenaikan kesejahteraan bagi guru ASN dan non-ASN masih belum setara. 

Ketua Dewan Kehormatan PGSI Soeparman Mardjoeki Nahali menjelaskan, skema peningkatan kesejahteraan yang diumumkan oleh pemerintah masih belum memenuhi rasa keadilan terhadap guru-guru swasta yang merupakan bagian dari guru non-ASN yang bertugas di sekolah swasta dan madrasah swasta. 

“Jika guru-guru ASN memperoleh peningkatan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok yaitu berkisar antara antara Rp2 juta sampai Rp5 juta per bulan, maka guru swasta merasakan ketidakadilan,” ungkapnya, Sabtu (30/11). 

Baca juga : Kenaikan Gaji Guru ASN, PPPK dan Honorer 2025: Besaran, Waktu Cair, dan Rincian Peningkatannya

Lebih lanjut, dia merinci dengan skema hanya menaikkan nilai tunjangan profesinya menjadi sebesar Rp2 juta bagi guru non-ASN, maka para guru swasta yang sudah tersertifikasi tetapi belum memperoleh penyetaraan (Inpassing) yang selama ini menerima tunjangan profesi sebesar Rp1,5 juta hanya akan menerima kenaikan tunjangan sebesar Rp500 ribu saja. 

Sementara guru ASN akan menerima kenaikan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok yaitu antara Rp2 juta sampai Rp5 juta per bulan. 

“Dengan skema sebagaimana di atas, maka guru-guru swasta yang sudah tersertifikasi dan sudah memperoleh penyetaraan (inpassing) dan selama ini memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp2 juta sampai Rp3 juta tidak akan memperoleh tambahan peningkatan kesejahteraan sama sekali,” kata Soeparman. 

Baca juga : Kebijakan Pemerintah Menaikkan Gaji Guru Masih Multitafsir

Sementara itu, para guru ASN yang sudah sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp2 juta sampai Rp5 juta per bulan semuanya tetap akan menerima kenaikan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. 

“Dengan skema ini guru-guru swasta yang belum tersertifikasi dan belum penyetaraan sama sekali tidak akan memperoleh peningkatan kesejahteraan. Padahal guru swasta ini kelompok ini paling rendah penghasilannya, antara Rp200 ribu sampai Rp1 juta per bulan tanpa tambahan tunjangan apapun. Mereka juga harus menunggu satu sampai dua tahun lagi untuk dapat mengikuti sertifikasi,” tegasnya. 

Soeparman menekankan, sesuai dengan janji kampanye tim pemenangan Prabowo-Gibran, diperkuat dengan Misi Pertama (Asta Cita) Presiden yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta program kerja Asta Cita Pertama yaitu melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi, maka pihaknya menuntut peningkatan kesejahteraan yang setara antara guru ASN dan non-ASN. 

“PGSI menuntut agar skema peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru swasta yang merupakan bagian dari guru-guru non-ASN diberikan peningkatan kesejahteraan secara adil dan tidak diskriminatif dalam bentuk tunjangan fungsional sebesar 1 kali tunjangan profesi setelah inpassing. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 17 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,” pungkasnya. (H-2)