Sejumlah Guru Non-ASN akan Lakukan Aksi Doa Bersama di Depan Istana Hari Ini

KETUA Dewan Kehormatan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Soeparman Mardjoeki Nahali mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi doa bersama untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta di depan Istana Kepresidenan atau di sekitarnya pada hari ini. 

Aksi ini dilakukan untuk menyikapi skema kebijakan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN) yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional. 

“Kami mengusulkan agar kiranya program inpassing atau penyetaraan bagi guru non-ASN dibuka kembali agar kenaikan kesejahteraan guru non-ASN melalui tunjangan profesi/sertifikasi berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” ungkapnya, Senin (23/12). 

Baca juga : Kenaikan Gaji Guru ASN, PPPK dan Honorer 2025: Besaran, Waktu Cair, dan Rincian Peningkatannya

Lebih lanjut, Soepraman menjelaskan bahwa Pasal 16 Ayat (2) UU Guru dan Dosen berbunyi tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Guru Non-ASN) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. 

“PB PGSI mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden untuk memberikan bantuan cash transfer kepada guru non-ASN mulai tahun 2025. Kami berharap bantuan cash transfer diberikan kepada semua guru swasta (Non-ASN) baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi,” kata dia. 

“Karena selama ini guru-guru swasta umumnya memperoleh penghasilan rata-rata di bawah kebutuhan hidup yang layak. Mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan profesinya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sosial keluarganya,” sambung Soeparman. 

Pihaknya berharap jika besaran Bantuan Cash Transfer kepada semua guru non-ASN diberikan sebesar Rp2 Juta per orang per bulan selama 13 bulan ditambah dengan THR.

“Terakhir, Kami berharap agar guru non-ASN mulai dari jenjang lembaga pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, sampai SMA/SMK/MA, yang sudah mengajar sedikitnya 3 tahun di sekolah/madrasah swasta dan sudah disertifikasi serta inpassing, dapat diberikan afirmasi untuk diangkat otomatis sebagai ASN-P3K yang ditempatkan pada sekolah asalnya masing-masing,” tandasnya. (H-2)