Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyebut gini ratio mengalami kenaikan menjadi 0,381 pada September atau naik dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 0,379.
Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan, kenaikan gini ratio sebesar 0,02 poin itu mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin buruk.
"Walau naik tipis, kenaikan gini ratio menandakan upaya pemerataan kesejahteraan berjalan lambat, bahkan mungkin mengalami kemunduran. Implikasinya juga berpotensi memperburuk masalah sosial dan ekonomi," katanya saat dihubungi, Rabu (15/1).
Gini ratio yang dilaporkan oleh BPS, sambungnya, memiliki keterbatasan dalam mengukur ketimpangan sebenarnya, terutama karena melibatkan kelompok orang superkaya yang jumlahnya tak mencapai 1%.
"Data BPS cenderung menggunakan survei rumah tangga yang tidak dapat sepenuhnya menangkap akumulasi kekayaan para triliuner, yang biasanya menyimpan asetnya dalam bentuk properti, saham, atau kekayaan di luar negeri," ungkap Media.
Dengan demikian, ia menilai ketimpangan yang terjadi sebenarnya jauh lebih besar dari data yang dilaporkan BPS.
Ia pun menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga ketimpangan di masyarakat agar tidak semakin lebar. Di antaranya adalah penguatan regulasi perpajakan, menyetop rencana penurunan tarif pph badan, perubahan regulasi perpajakan terkait pajak properti agar menyasar lebih banyak triliuner, perumusan pajak kekayaan dan dan pajak windfall batu bara, serta pajak ekspor batu bara. (Fal/E-2)
JPPI mengatakan bahwa wacana kenaikan gaji untuk guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang lulus PPG dan yang telah lulus sertifikasi merupakan kebijakan yang salah sasaran.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved