Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, gelombang demonstrasi besar yang berujung anarkis merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap ketidakadilan. Menurutnya, kondisi ini menuntut solusi yang komprehensif melalui pendekatan teknokratis yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk kaum intelektual.
Sayangnya, kata Yose, pendekatan teknokratis kerap dikesampingkan dan hanya dijadikan legitimasi kebijakan yang sudah diputuskan secara politis. Ia menegaskan perlunya mengembalikan peran teknokrasi agar kebijakan tidak semata-mata didasarkan pada tujuan politis.
"Dengan pendekatan teknokratis, program-program dan kebijakan pemerintah tidak hanya diambil berdasarkan tujuan politis serta keputusan politis belaka," tegasnya dalam Diskusi Publik bertajuk 'Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' secara daring, Selasa (2/9).
Ia menekankan, demonstrasi yang terjadi saat ini berakar dari kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Beban perekonomian masyarakat terus meningkat, sementara daya tahan ekonomi mereka kian melemah.
Program-program populis Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis, sejauh ini dianggap belum mampu menggerakkan ekonomi secara merata. Bahkan, pelaksanaannya telah mengalihkan sumber anggara negara dari pos-pos lain yang penting.
Di sisi lain, Yose menyoroti semakin lebarnya jarak antara proses politik formal dan aspirasi masyarakat. Proses politik yang berjalan saat ini dinilai tidak mampu menangkap dan menyalurkan aspirasi publik ke dalam kebijakan yang tepat.
"Ada gap yang semakin besar antara proses politik formal dengan aspirasi masyarakat," ucapnya.
Lebih jauh, Yose mengkritik munculnya narasi yang menyalahkan pihak asing sebagai dalang situasi ini. Menurutnya, narasi tersebut kontraproduktif karena mengalihkan perhatian dari persoalan fundamental negara, yakni lemahnya kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Energi kita seharusnya diarahkan pada upaya perbaikan kebijakan yang tepat," tegasnya.
Karena itu, Yose menekankan perlunya strategi menyeluruh untuk jangka pendek dan panjang. Strategi tersebut mencakup penataan ulang kebijakan ekonomi dan kesejahteraan, sekaligus perbaikan sistem serta mekanisme politik nasional. Ia mengingatkan, kecenderungan melihat situasi sekadar chaos politik yang berisiko melahirkan pendekatan represif, sementara akar persoalan ekonomi dan kesejahteraan tetap terabaikan.
"Semoga kondisi ini menjadi wake-up call bagi semua pihak untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Ins/E-1)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
IHSG yang terus menguat dan bahkan diproyeksikan menembus level 10.000 tahun ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental perekonomian.
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (IDX: CSIS) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara online melalui eASY.KSEI pada hari ini.
Menurut CSIS keterlibatan anggota Polri dalam birokrasi sipil selama ini bukan hanya isu teknis, melainkan persoalan politik dan hukum yang serius.
Masalah kelembagaan ini mencerminkan kelemahan dalam tata kelola kebijakan yang cenderung menonjolkan aspek kuantitas ketimbang mutu.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menekankan pentingnya koreksi terhadap peran aktor keamanan (TNI dan Polri) dalam ruang sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved