Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, gelombang demonstrasi besar yang berujung anarkis merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap ketidakadilan. Menurutnya, kondisi ini menuntut solusi yang komprehensif melalui pendekatan teknokratis yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk kaum intelektual.
Sayangnya, kata Yose, pendekatan teknokratis kerap dikesampingkan dan hanya dijadikan legitimasi kebijakan yang sudah diputuskan secara politis. Ia menegaskan perlunya mengembalikan peran teknokrasi agar kebijakan tidak semata-mata didasarkan pada tujuan politis.
"Dengan pendekatan teknokratis, program-program dan kebijakan pemerintah tidak hanya diambil berdasarkan tujuan politis serta keputusan politis belaka," tegasnya dalam Diskusi Publik bertajuk 'Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' secara daring, Selasa (2/9).
Ia menekankan, demonstrasi yang terjadi saat ini berakar dari kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Beban perekonomian masyarakat terus meningkat, sementara daya tahan ekonomi mereka kian melemah.
Program-program populis Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis, sejauh ini dianggap belum mampu menggerakkan ekonomi secara merata. Bahkan, pelaksanaannya telah mengalihkan sumber anggara negara dari pos-pos lain yang penting.
Di sisi lain, Yose menyoroti semakin lebarnya jarak antara proses politik formal dan aspirasi masyarakat. Proses politik yang berjalan saat ini dinilai tidak mampu menangkap dan menyalurkan aspirasi publik ke dalam kebijakan yang tepat.
"Ada gap yang semakin besar antara proses politik formal dengan aspirasi masyarakat," ucapnya.
Lebih jauh, Yose mengkritik munculnya narasi yang menyalahkan pihak asing sebagai dalang situasi ini. Menurutnya, narasi tersebut kontraproduktif karena mengalihkan perhatian dari persoalan fundamental negara, yakni lemahnya kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Energi kita seharusnya diarahkan pada upaya perbaikan kebijakan yang tepat," tegasnya.
Karena itu, Yose menekankan perlunya strategi menyeluruh untuk jangka pendek dan panjang. Strategi tersebut mencakup penataan ulang kebijakan ekonomi dan kesejahteraan, sekaligus perbaikan sistem serta mekanisme politik nasional. Ia mengingatkan, kecenderungan melihat situasi sekadar chaos politik yang berisiko melahirkan pendekatan represif, sementara akar persoalan ekonomi dan kesejahteraan tetap terabaikan.
"Semoga kondisi ini menjadi wake-up call bagi semua pihak untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Ins/E-1)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
IHSG yang terus menguat dan bahkan diproyeksikan menembus level 10.000 tahun ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental perekonomian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved