Kadin: Pertambangan Bukan untuk Kepentingan Segelintir Orang Saja

KETUA Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan aktivitas pertambangan di Indonesia tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap polemik tambang nikel Raja Ampat di Pulau Gag.

Dia menegaskan aktivitas tambang harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, karena sektor ini bisa menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan ke depan.

"Yang penting, pertambangan ini jangan hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi harus bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat," ujar Anindya saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (10/6).

Baca juga :  DPR Dukung Evaluasi Total Tambang Nikel di Raja Ampat

Lebih lanjut, Ketum Kadin menekankan bila kegiatan pertambangan tetap dilakukan di Raja Ampat, aspek pengolahan seperti pembangunan smelter harus direncanakan dengan lokasi yang tepat. Namun demikian, menurutnya, saat ini langkah terbaik adalah melakukan peninjauan ulang dan menenangkan situasi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Lebih baik cooling down dulu. Tata ulang semuanya agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, tetapi sisi pariwisata dan lingkungan juga tetap terjaga,” tegas Anindya.

Dia juga mendorong pemerintah dan pelaku usaha tambang untuk melakukan penataan yang lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan yang terencana, pelaksanaan analisis dampak lingkungan (amdal), serta pemikiran matang terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Ia juga menekankan pentingnya keteraturan dalam jumlah produksi, hingga ke tahap pengolahan dan hilirisasi.

Baca juga : Komisi XII DPR akan Tinjau Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

“Ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan tambang di Indonesia,” ucapnya.

Anindya juga menyoroti pentingnya keterlibatan penuh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menangani masalah aktivitas tambang di Raja Ampat secara menyeluruh. Mengingat Raja Ampat adalah kawasan pariwisata berkelas dunia, menurutnya, keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan harus benar-benar dijaga.

“Kawasan seperti Raja Ampat itu punya nilai pariwisata internasional yang tinggi. Saya yakin Kementerian ESDM paham bagaimana mencari titik keseimbangan atau equilibrium antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan," tutupnya.  (H-3)