Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan hingga April 2025, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp546,8 triliun, atau baru menempati 20,2% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tercatat sebesar Rp2.701,4 triliun.
"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April 2025 telah dibelanjakan Rp546,8 triliun. Ini adalah 20,2% dari APBN. Kalau kita bandingkan dengan 2024 memang menjadi lebih rendah. Tahun 2024 itu ada belanja khusus pemilu, yaitu belanja pada bulan Februari," kata Suahasil saat Konferensi Pers APBN KiTa, yang digelar di Jakarta, Jumat (23/5).
Kemudian, lanjutnya, belanja kementerian/lembaga capai Rp253,6 triliun atau sebesar 21,9% dari APBN sebesar Rp1.160,1 triliun. Dirinya menjelaskan, angka tersebut dipengaruhi oleh belanja pegawai dan belanja barang, penyaluran bantuan sosial (Bansos).
"Dan beberapa belanja bantuan sosial nanti akan kita lihat sedang dilakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional," imbuhnya.
Sementara itu, belanja pegawai tercatat sebanyak Rp102 triliun atau 33,3% dari anggaran yang dialokasikan di APBN yang Rp513,22 triliun, terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp66,4 triliun, serta tunjangan kinerja dan lembur Rp35,6 triliun.
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp259,4 triliun atau 28,2% dari alokasi di APBN sebesar Rp919,9 triliun. TKD tersebut disalurkan untuk layanan publik seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (DAK NF BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU). (Fal/E-1)
Selama ini postur APBD paling banyak tersedot belanja pegawai.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,9 triliun per 30 September 2025.
Komdigi menyampaikan pagu anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp8 triliun belum cukup, namun akan melakukan pemanfaatan anggaran yang efisien dan efektif
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatatkan defisit Rp695,1 triliun atau 2,92% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan update realisasi APBN 2025.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal hati-hati atas ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved