Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Berdikari sebagai BUMN Pangan turut serta dalam Town Hall Meeting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digelar di Jakarta, Senin (28/4). Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi BUMN dalam menyusun strategi, arah kebijakan, serta penyelarasan peran di bawah naungan BPI Danantara.
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan Indonesia memiliki aset yang besar, sehingga perlu pengelolaan yang baik. "Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita ternyata kita kaya, mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun USD," ujar Prabowo.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, dalam paparannya menekankan bahwa target peningkatan imbal hasil akan tetap berpijak pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, menyatakan kesiapan penuh perusahaan dalam mendukung upaya pemerintah.
"PT Berdikari akan berada di garis terdepan dalam menerapkan prinsip GCG, serta berkomitmen menjalankan strategi Danantara demi pertumbuhan aset yang berkelanjutan," kata Maryadi melalui keterangannya, Rabu (30/4).
Ia mengatakan partisipasi aktif PT Berdikari dalam Town Hall ini mempertegas posisi perusahaan untuk menjadi bagian dari pilar strategis pengelolaan aset nasional. Dengan perencanaan yang matang,nBerdikari siap mendorong aset-aset yang ada menjadi lebih produktif, menghasilkan return on investment dan return on asset yang positif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"PT Berdikari menegaskan komitmennya bukan hanya sebagai pelaku bisnis pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dengan demikian, Berdikari siap tumbuh semakin kuat dan membawa hasil positif bagi bangsa Indonesia."
Direktur Keuangan PT Berdikari, Kaspiyah, menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah strategis perusahaan.
"Kami berkomitmen memastikan bahwa setiap aset yang kami kelola memiliki jejak yang jelas, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. (M-3)
Kemendagri berharap Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa.
Pada sisi aplikasi, keamanan menekankan penerapan “shift-left” dan “kemampuan pemulihan” secara bersamaan.
TERPIDANA korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Harvey Moeis tinggal menunggu waktu eksekusi menjalani masa hukuman 20 tahun penjara, asetnya dilelang
Kejagung akan melelang sejumlah aset sitaan milik terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, dan istrinya, artis Sandra Dewi, uangnya akan diserahkan ke negara
Kejagung segera menyita aset terkait kasus ini untuk pengembalian kerugian negara.
Atas ditolaknya gugatan itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menghukum Rea Wiradinata untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2,4 juta.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved