Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBENTUKAN Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah mulai dibahas, baik rencana kerja dan personalianya. Satgas ini untuk merespons ancaman meningkatnya PHK, seiring tekanan ekonomi global dan kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan dirinya bersama pimpinan buruh Said Iqbal dan Andi Gani telah diundang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mendiskusikan masalah tersebut, di sebuah tempat di Jakarta, Rabu (16/4).
"Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Di situ hadir Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya," ungkap Jumhur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4).
Dia mengatakan materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain mencermati potensi kemungkinan adanya ancaman PHK oleh sejumlah perusahaan. Pembahasan juga terkait langkah-langkah menghindari PHK sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.
Jumhur mengatakan, dalam pertemuan itu juga dibahas soal kemungkinan insentif kepada perusahaan agar tidak buru-buru melakukan PHK pekerjanya, memastikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.
"Satgas PHK dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja ditambah BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan dan lainnya," ujarnya.
Jumhur juga menyampaikan dalam kesempatan itu kaum buruh khsususnya yang tergabung dalam KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk bisa hadir dalam acara Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 1 Mei mendatang.
"Dari pembicaraan itu, terungkap insya Allah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day itu," kata Jumhur. (P-4)
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
HP Inc berencana memangkas hingga 6.000 karyawan secara global hingga 2028 sebagai bagian dari efisiensi dan percepatan adopsi AI.
Pemkab Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap proses restrukturisasi yang dilakukan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya.
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan laporan sepanjang 2024 hingga Oktober 2025.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved