Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBENTUKAN Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah mulai dibahas, baik rencana kerja dan personalianya. Satgas ini untuk merespons ancaman meningkatnya PHK, seiring tekanan ekonomi global dan kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan dirinya bersama pimpinan buruh Said Iqbal dan Andi Gani telah diundang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mendiskusikan masalah tersebut, di sebuah tempat di Jakarta, Rabu (16/4).
"Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Di situ hadir Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya," ungkap Jumhur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4).
Dia mengatakan materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain mencermati potensi kemungkinan adanya ancaman PHK oleh sejumlah perusahaan. Pembahasan juga terkait langkah-langkah menghindari PHK sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.
Jumhur mengatakan, dalam pertemuan itu juga dibahas soal kemungkinan insentif kepada perusahaan agar tidak buru-buru melakukan PHK pekerjanya, memastikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.
"Satgas PHK dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja ditambah BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan dan lainnya," ujarnya.
Jumhur juga menyampaikan dalam kesempatan itu kaum buruh khsususnya yang tergabung dalam KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk bisa hadir dalam acara Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 1 Mei mendatang.
"Dari pembicaraan itu, terungkap insya Allah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day itu," kata Jumhur. (P-4)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved