Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara (jubir) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan kewajiban bagi industri. Pemerintah akan mengubah pendekatan TKDN menjadi insentif.
"Industri tetap didorong untuk menggunakan komponen dalam negeri, namun bukan lagi kewajiban atau pemaksaan," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (10/4).
Jodi menegaskan langkah deregulasi tersebut untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekspor pasca Indonesia dikenakan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat (AS).
Ia menambahkan dengan tidak adanya pemaksaan ketentuan TKDN, dapat menguntungkan bagi pelaku-pelaku industri. Hal ini karena dapat menyederhanakan perizinan usaha dan memotong biaya tinggi.
"Skema baru ini akan memberikan keuntungan nyata bagi pelaku industri yang patuh," ucap Jubir DEN.
Jodi juga menegaskan fleksibilitas dalam penerapan TKDN bukan berarti melemahkan industri nasional. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk memperkuat fondasi industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.
"Ini sekaligus tetap memberikan ruang tumbuh bagi para pelaku usaha lokal," pungkasnya. (H-4)
Masukan dari MSCI harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural guna mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan semakin kompetitif.
Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang.
Tingkat ketidakpastian global saat ini mencapai level tertinggi sejak tahun 1980, menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Luhut, permintaan tersebut muncul dalam proses negosiasi antara kedua negara terkait kebijakan tarif impor sebesar 19% yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk asal Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibenahi karena ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved