Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara (jubir) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan kewajiban bagi industri. Pemerintah akan mengubah pendekatan TKDN menjadi insentif.
"Industri tetap didorong untuk menggunakan komponen dalam negeri, namun bukan lagi kewajiban atau pemaksaan," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (10/4).
Jodi menegaskan langkah deregulasi tersebut untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekspor pasca Indonesia dikenakan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat (AS).
Ia menambahkan dengan tidak adanya pemaksaan ketentuan TKDN, dapat menguntungkan bagi pelaku-pelaku industri. Hal ini karena dapat menyederhanakan perizinan usaha dan memotong biaya tinggi.
"Skema baru ini akan memberikan keuntungan nyata bagi pelaku industri yang patuh," ucap Jubir DEN.
Jodi juga menegaskan fleksibilitas dalam penerapan TKDN bukan berarti melemahkan industri nasional. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk memperkuat fondasi industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.
"Ini sekaligus tetap memberikan ruang tumbuh bagi para pelaku usaha lokal," pungkasnya. (H-4)
Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang.
Tingkat ketidakpastian global saat ini mencapai level tertinggi sejak tahun 1980, menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Luhut, permintaan tersebut muncul dalam proses negosiasi antara kedua negara terkait kebijakan tarif impor sebesar 19% yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk asal Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibenahi karena ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office.
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan strategis ke depan.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved