Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (26/3).
Dari pantauan, Airlangga datang ke Istana sekitar pukul 14.40 WIB. Airlangga mengemukakan rapat akan membahas APBN 2026.
"(Membahas) APBN 2026," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3)
Terpisah, Sri Mulyani menuturkan APBN 2026 dalam proses penyusunan. Sri Mulyani membeberkan kehadirannya untuk melapor progres penyusunan APBN 2026 ke orang nomor satu di Indonesia.
"Iya, mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu," tandas Sri Mulyani. (Ykb/M-3)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
APBN 2026 dinilai berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui berbagai program-program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.
Postur APBN 2026 menyiratkan keinginan kuat pemerintah untuk menjalankan program prioritas meskipun penerimaan negara masih lemah, tak jauh berbeda dengan tahun ini.
Pemerintah berkomitmen agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab dinamika global dan aspirasi masyarakat.
Adapun postur APBN 2026 yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah meliputi pendapatan negara Rp3153,58 triliun dengan penerimaan dari pajak sebesar Rp2.693,71 triliun.
Rencana pemerintah menambah utang sebesar Rp781,87 pada APBN 2026 mendatang dinilai sebagai penarikan utang terbesar yang dilakukan pemerintah pascapandemi covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved