Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) tengah menyiapkan projek percontohan (Pilot Project) berbasis pertanian sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Program ini difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan memiliki potensi pertanian yang kuat.
”Kita rencana kolaborasi tanda tangan MoU dan menuntaskan kemiskinan. Karena kita punya pengalaman di Banyuwangi dulu kemiskinannya 38% kita turunkan menjadi 8%. Pola ini akan kita lakukan di 15 provinsi berbasis pertanian,” kata Amran saat menerima kunjungan Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (20/3).
Proyek percontohan ini, sambung Amran, akan difokuskan pada 15 provinsi, seperti beberapa provinsi di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pada Pilot Project tersebut, petani akan diberdayakan pada budi daya komoditas strategis untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri ataupun menyuplai bahan baku program makan bergizi gratis (MBG).
"Ini nanti mengangkat perekonomian masyarakat setempat juga menyuplai bahan baku untuk pangan bergizi,” ungkap Amran.
Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut akan mengembangkan komoditas pertanian berdasarkan keunggulan komparatifnya. Keunggulan komparatif ini, lanjutnya, merujuk pada komoditas unggulan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, langkah ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian, serta memastikan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.
“Contoh Brebes itu keunggulannya bawang merah. Kita bangun cold storage sehingga harga bisa menguntungkan saat puncak panen ataupun offseason. Kalau NTT pendekatannya peternakan sapi dan kambing, Sulsel jagung. Kita melihat apa unggulan komparatif suatu daerah, agroklimat, dan kulturnya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi yang terjalin dengan Kementerian Pertanian. Ia menekankan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakan.
Budiman juga berharap sinergi antara BP Taskin dan Kementan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam aspek peningkatan produksi pertanian maupun pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.
“Intinya bagaimana Kementan fokus mendorong swasembada pangan melalui budi daya dan hilirisasi yang diharapkan nanti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kami dari BP Taskin ingin mendorong bahwa pertumbuhan 8 persen itu juga berdampak pada 0% kemiskinan, minimal kemiskinan ekstrem,” tandasnya. (Fal/I-1)
Kemenkop-BP Taskin Teken MoU untuk Entaskan Kemiskinan melalui Kopdes Merah Putih
BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa definisi kemiskinan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kekurangan uang tunai.
Satu Tahun Mengentaskan Kemiskinan
Upaya mengentaskan kemiskinan tidak cukup di atas kertas.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan kerja sama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan program serta sumber daya lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Kasus bunuh diri anak SD di NTT diduga dipicu kondisi learned helplessness. Psikolog menyoroti faktor kemiskinan, kekecewaan berulang, hingga tekanan sosial yang dialami korban.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved