BP Taskin Optimalkan DTSEN untuk Intervensi Pengentasan kemiskinan

BADAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk mendukung target nasional 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan kemiskinan ke 4,5% pada 2029. Langkah ini disusun berdasarkan mandat Perpres 163/2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga. Melalui agenda Media Gathering yang dilaksanakan di Gedung Graha Kebon Sirih 
pada Selasa (16/12), sejumlah target rencana kerja BP Taskin dipaparkan. 

Pada 2026, fokus BP Taskin adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan presisi penargetan, serta memperluas penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas. Seluruh upaya ini ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional yang memastikan setiap intervensi menghasilkan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah. 

BP Taskin akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan, dan afirmasi ekonomi, terutama di wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan DTSEN dan lanjutan Kajian SPN akan ditingkatkan untuk memastikan penargetan kelompok desil terbawah semakin presisi. 

Baca juga : BP Taskin Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan

“Target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 mendatang adalah komitmen dan target nasional yang harus kita capai bersama. Menanggapi mandat penting ini, BP Taskin telah menyiapkan beberapa program khusus yang akan kami implementasikan secara intensif. Kami berharap program-program ini dapat berfungsi sebagai katalisator efektif untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia," jelas Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil.  

Pada saat yang sama, BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem. Model ini mencakup integrasi bantuan dasar hingga pemberdayaan, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah ekstrem lainnya untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2026. 

BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring–evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur. Selain itu, seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra non-pemerintah untuk memastikan upaya berjalan terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem. 

“Dengan perencanaan kerja yang sudah kami susun, BP Taskin akan mensinkronkan program-program Kementerian dan Lembaga memadukannya dengan program Pemerintah Daerah kabupaten dan kota agar setiap gerakan BP Taskin dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah.” sebut Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule.  (H-2)