Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani membantah Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.
"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
Rosan menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan Danantara dengan transparan dan tata kelola perusahaan yang baik. Ia juga akan berpegang teguh pada integritas dan kehati-hatian.
"Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia, ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia," jelas Rosan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BPI Danantara. Dia menegaskan Danantara harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan generasi mendatang.
"(Danantara) harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini, sekali lagi, adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar Presiden dalam pidato peluncuran Danantara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025.
Dia membuka pintu kerja sama antara pemerintah pusat dan pihak yang hendak berinvestasi di Danantara. Prabowo berharap investor asing dapat berinvestasi di Danantara. (P-4)
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
PRESIDEN RI Prabowo Subianto, melakukan kunjungan resmi ke Istana Amiri Diwan, Doha, Qatar, pada Minggu, (13/4/3035).
"BPKH siap mendukung melalui skema investasi yang sesuai prinsip syariah dan regulasi, selama proyek ini memberi manfaat nyata bagi jemaah."
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa prihatin dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang masih bersifat transaksional
Yenti Nurhidayat menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran bertujuan untuk membiayai Danantaram bukan makan bergizi gratis
PENGELOLAAN Danantara harus profesional. Jangan sampai, Badan yang diimpikan Presiden Prabowo Subianto itu jadi 'pelabuhan' bahkan bancakan untuk bagi-bagi kue.
Meski tidak bisa diaudit. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Danantara memaksimalkan pencegahan korupsi di Danantara.
Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.
CSIS memandang skeptis perihal pengawasan hingga pengauditan yang akan dilakukan pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved