Revisi UU Koperasi Momentum Penerapan Digitalisasi dan Modernisasi

TRANSFORMASI koperasi memasuki babak baru seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi 2025 di DPR. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dipimpin Wakil Ketua Baleg  Sturman Panjaitan, Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UGT Nusantara, Abd Majid Umar, menyoroti pentingnya modernisasi koperasi agar lebih relevan di era digital.

Menurutnya saat ini Indonesia memiliki sekitar 127.000 koperasi aktif, namun 42% di antaranya menghadapi masalah tata kelola. “Koperasi harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa inovasi, koperasi akan tertinggal,” ujar Abd Majid Umar dalam keterangannya, Jumat (21/2).

Ia menekankan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sudah tidak relevan dengan kebutuhan koperasi di era digital, mengingat 78% pasalnya tidak mengakomodasi inovasi teknologi.

Baca juga : Terungkap, PDIP Inisiator Kenaikan PPN Jadi 12 persen

RUU Koperasi 2025 dirancang untuk mendorong digitalisasi dan modernisasi koperasi, termasuk penguatan sistem pengawasan dan tata kelola. “Integrasi sistem keuangan syariah menjadi salah satu langkah strategis agar koperasi lebih inklusif,” tambahnya.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi koperasi adalah lemahnya pengawasan. Kurangnya standardisasi dalam pengawasan menyebabkan 854 kasus penyimpangan tidak terdeteksi. Sistem database koperasi yang tidak terintegrasi juga memperburuk efisiensi pengawasan.

Abd Majid Umar menyoroti persoalan politisasi jabatan, di mana 82% kepala dinas koperasi berasal dari jabatan politis, yang berdampak pada inkonsistensi kebijakan.

Baca juga : Baleg Komitmen Selesaikan RUU PPRT Tahun Depan

Selain itu, kompetensi pengawas juga menjadi perhatian, dengan 73% pengawas tidak tersertifikasi dan 65% tidak memahami audit modern. Manajemen risiko juga masih lemah, maka pelatihan yang lebih komprehensif perlu diterapkan.

Digitalisasi koperasi menghadapi berbagai hambatan, mulai dari dualisme sistem pencatatan (manual dan digital), keamanan data yang rentan, hingga minimnya infrastruktur digital. Sebanyak 75% koperasi belum memiliki sistem keamanan yang memadai, ini meningkatkan risiko kebocoran data anggota.

Selain itu, beban pajak yang tinggi juga menjadi kendala utama koperasi. Sebesar 15% dari surplus harus dialokasikan untuk pajak, ini menambah beban administratif koperasi.

Baca juga : Efisiensi Anggaran DPR RI Tak Ganggu Kinerja, Adies Kadir: Kami Tetap Maksimal untuk Rakyat

Ia mengusulkan reformasi perpajakan dengan pemberian insentif khusus dan penyederhanaan administrasi pajak untuk koperasi.

Untuk menyongsong era baru koperasi, Abd Majid Umar menekankan perlunya pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan. “Literasi digital harus diperkuat, begitu juga dengan kaderisasi kepemimpinan di koperasi,” ujarnya.

Selain itu, penguatan infrastruktur digital seperti platform transaksi yang terintegrasi, keamanan sistem, serta integrasi layanan keuangan menjadi prioritas utama.

Baca juga : DPR RI Alami Pemotongan Anggaran Rp1,3 Triliun, Efisiensi tak Ganggu Kinerja

"Pengembangan mobile banking, payment gateway, dan platform e-commerce dapat meningkatkan daya saing koperasi,” tambahnya.

Abd Majid Umar juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk fintech dan sektor swasta. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan berbagi infrastruktur dan melakukan pooling sumber daya, koperasi dapat lebih efisien dan kompetitif,” katanya.

RUU Koperasi 2025 diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih adaptif dan progresif. “Ini bukan sekadar perubahan regulasi, tapi sebuah revolusi koperasi menuju masa depan yang lebih cerah,” tutup Abd Majid Umar. (Cah/P-3)