Rupiah Diperkirakan Makin Perkasa Saat Devisa Hasil Ekspor 100% Berlaku

KEPALA Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengungkapkan kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri yang baru ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan devisa negara dan memperkuat nilai tukar rupiah sehingga memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Andry merespons kebijakan pemerintah Indonesia yang resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

“Dengan kewajiban penyimpanan DHE selama satu tahun, devisa negara berpotensi meningkat dan memperkuat nilai tukar rupiah,” jelas Andry kepada wartawan, Selasa (18/2).

Baca juga : Rupiah Ditutup Perkasa Imbas Pelemahan Dolar AS

Andry mengatakan tujuan utama regulasi ini adalah untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut merupakan revisi dari PP 36 Tahun 2023 yang sebelumnya hanya mewajibkan 30% DHE untuk disimpan selama tiga bulan. 

“PP 36 Tahun 2023 dinilai kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan eksportir terhadap aturan DHE. Durasi penyimpanan yang relatif singkat dan jumlah DHE yang tidak signifikan membuat dampak terhadap perekonomian masih terbatas,” ucapnya.

Ia menambahkan selama ini terdapat pelaku usaha yang sengaja melakukan praktik under-invoicing serta pengalihan devisa ke luar negeri guna menghindari kewajiban penyimpanan DHE.

“Kebijakan ini memberikan sinyal kuat kepada eksportir bahwa pemerintah serius dalam mengatur arus devisa guna memperkuat perekonomian nasional,” kata Andry.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor Indonesia akan meningkat. “Diperkirakan  bertambah sebanyak US$80 miliar dolar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari US$100 miliar,” ungkap Prabowo. (H-4)