Langkah Strategis Jaga Daya Saing UMKM di Tengah Efisiensi Anggaran

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berkomitmen untuk memastikan UMKM tetap berdaya saing di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (12/2), Maman menyampaikan berbagai strategi dan langkah konkret yang akan diterapkan agar sektor UMKM tetap tumbuh dan berkembang. Sejumlah langkah strategis di antaranya evaluasi program KUR, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, hingga pembentukan holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal. 

Salah satu fokus utama yang disampaikan olehnya adalah perbaikan sistem pendistribusian program KUR. Ia menyoroti selama ini penyaluran KUR cenderung berjalan stagnan tanpa evaluasi yang mendalam, sehingga kualitasnya mengalami penurunan.

“KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis. Kami ingin memastikan bahwa di era Presiden Prabowo, distribusi KUR benar-benar diawasi dengan baik,” kata Maman dalam keterangan resminya, Kamis (13/2).

Baca juga : Anggaran Kemenperin Dipotong 35 Persen, Rp883 Miliar Melayang

Untuk itu pihaknya merancang sistem monitoring yang lebih ketat, di mana distribusi KUR akan dievaluasi setiap dua bulan di berbagai wilayah. Oleh karenanya, guna memastikan prinsip keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Ia mengajak Komisi VII DPR RI untuk turut terlibat dalam pengawasan distribusi KUR 

“Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum terkena efisiensi anggaran, jatah anggaran yang didapat Kementerian UMKM berada di angka Rp463,8 miliar namun setelah efisiensi, anggaran yang diterima hanya Rp242,9 miliar. Tidak hanya itu, Maman juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM dengan melakukan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM. Ia menjelaskan bahwa dibanding membangun pusat pelatihan baru, kementerian UMKM akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga : Istana Bantah Anggaran BMKG Disunat 50 Persen

“Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama  menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” ucap Maman.

Di sisi lain, Maman juga menilai keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. 

“Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” imbuh dia. (Z-11)