PT Pos Indonesia Harus Berinovasi dan Jangan Bergantung pada Proyek Pemerintah

PERTUMBUHAN bisnis sektor logistik yang pada 2024 menyumbang sekitar 14% atau senilai Rp1.400-an triliun. Ini cukup menjadi tanda bahwa sesungguhnya bisnis jasa pengiriman dan logistik masih menjanjikan.

"PT Pos Indonesia sebagai perusahaan pelat merah pada sektor jasa pengiriman dan logistik mestinya menangkap peluang ini dengan senantiasa melakukan inovasi dalam layanan usahanya," ungkap anggota komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 10 Februari 2025. 

Wakil rakyat Fraksi Partai NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini menyayangkan jika total pendapatan PT Pos Indonesia sendiri pada 2024 hanya mencapai Rp5,7 triliun. "Padahal, jaringan usahanya terluas dan terbanyak," tukasnya.

Baca juga : Pos IND Berevolusi Jadi Holding Logistik

Lebih jauh Asep memaparkan, PT Pos Indonesia merupakan perusahaan jasa pengiriman tertua jika dibandingkan dengan kompetitor lain. "Dengan kekuatan jaringan usahanya yang mencakup 4.300-an cabang, 30 ribuan titik penjualan, dan belasan ribu pekerja mitranya, masak bisa kalah oleh TIKI yang usianya jauh lebih muda dan hanya memiliki perwakilan di 65 kota besar, 500-an kantor perwakilan, 3.700-an gerai, dan 6.000-an pegawai," jelas pria yang akrab dipanggil Kang AW ini.

Merujuk pada kondisi eksisting itu, menurut hemat Asep, PT Pos Indonesia harusnya sudah merajai bisnis pengiriman dan logistik di Indonesia. Apalagi ketika modal usaha dan banyak pekerjaannya berasal dari pemerintah, sehingga sebetulnya PT Pos Indonesia melakukan pekerjaan yang bersifat given saja. 

"Barangkali hal ini pula yang membuat jajaran direksi dan pengurus lain menjadi terlena, sehingga saat saya membaca suatu portal, siapa perusahaan logistik terbaik di Indonesia pada 2024 ternyata PT Pos Indonesia menempati urutan ketiga setelah Tiki dan JNE sebagai juaranya," ujar Kang AW.

Baca juga : Pos Indonesia Siap Tempur Dukung Logistik dan Sukseskan Pemilu 2024

Ke depan, tambah Asep, PT Pos Indonesia mesti membuat visi bisnis yang jauh lebih revolusioner dan mandiri sehingga tidak terus-terus bergantung kepada proyek pengiriman dari pemerintah.

"Kalau diibaratkan berburu, PT Pos seperti berburu binatang di kebun binatang. Saya kira ke depan hal itu jangan lagi menjadi prioritas bisnisnya. PT Pos harus siap dan mempersiapkan diri juga untuk dapat berburu di hutan liar," tegasnya. 

Ditegaskan Kang AW, jika tadi PT Pos Indonesia menyampaikan tema Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 ingin memperkuat sinergi BUMN sehingga bisa mengambil peluang usaha pengiriman dari BUMN lain yang nilai belanjanya menembus Rp280 triliun, bisa dibayangkan dari ceruk pasar BUMN saja berapa puluh kali lipat potensi kenaikan pendapatan dan labanya. 

"Pertanyaannya sekarang, bagaimana kesiapannya, inovasi teknologi, apa yang sudah dimiliki agar kecepatan, ketepatan, dan efisiensi, serta transparansi dalam pengirimannya bisa dilakukan. Saya kira hal ini jauh lebih penting untuk dilakukan oleh PT Pos Indonesia, bukan meminta dukungan dari DPR agar semata-mata dapat proyek dari pemerintah," pungkasnya. (RO/Z-2)