TAHAPAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus bergulir, paralel dengan pelaksanaan Pemilu yang semakin dekat. Distribusi logistik membutuhkan perencanaan dan persiapan. PT Pos Indonesia (Persero) BUMN tertua di Indonesia, menjadi mitra KPU dalam mendistribusikan logistik Pemilu Serentak 2024. Untuk mewujudkan Pemilu berjalan lancar dan tepat waktu, Pos Indonesia menyiapkan sejumlah strategi.
“Kami akan mengintegrasikan teknologi yang dimiliki dengan Silog (Sistem Informasi Logistik), sehingga semua distribusi oleh Pos Indonesia dapat terpantau, ada tracing dan tracking. Ada dashboard realtime yang kita siapkan sehingga terpantau tepat jumlah dan tepat waktu. Termasuk saat mengembalikan dari TPS ke tempat penghitungan suara,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi.
Pos Indonesia juga diperkuat sumber daya yang tersebar hingga pelosok nusantara. Pos Indonesa memiliki 4.800 Kantor Pos yang tersebar di kecamatan se-Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan).
“Jangan bayangkan Indonesia seperti Jakarta atau Pulau Jawa, logistiknya harus diseberangkan lewat laut, sungai, hutan, perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Faizal.
Terkait pemenuhan hak memilih bagi WNI yang berada di luar negeri, Pos Indonesia optimistis logistik pemilu akan berjalan lancar, mengingat Pos Indonesia memiliki kerja sama dengan pos di seluruh dunia, melalui Union Postale Universal (UPU).
“Kami bekerja sama dengan 192 Pos di seluruh dunia, 228 negara. Jadi hampir tidak ada WNI di luar negeri yang tidak bisa kita jangkau,” tuturnya.
Faizal memberikan catatan terkait pengiriman logistik pemilu, terutama untuk mencegah rusaknya surat suara dalam pengiriman di wilayah 3T. Untuk wilayah rawan bencana sendiri Pos Indonesia mempunyai strategi khusus dalam pendistribusian. Salah satunya merangkul TNI POLRI yang memiliki prosedur keselamatan ketat.
Perihal kondisi cuaca dan tantangan wilayah 3T, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya tengah memproses pemetaan jalur logistik pemilu. Persiapan perencanaan logistik yang sudah disiapkan oleh KPU.
“Seluruh provinsi, kabupaten/kota, sudah kami instruksikan membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusian dari penyedia jasa hingga ke kabupaten/kota jalurnya harus tepat karena Indonesia sangat luas wilayahnya, terdiri dari banyak pulau, termasuk juga tantangan cuaca,” kata Yulianto.
Senada dengan penuturan Faizal, Yulianto juga menyebutkan mereka menggunakan Silog untuk memantau alur pendistribusian logistik pemilu.
Anggota Bawaslu Herwyn JN Malonda mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.
“Ada 2 hal penting mengenai pemetaan kerawanan distribusi logistik di index pra pemilu dan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 .Kendala Pemilu 2019 ada lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan yang berimplikasi terhadap kedatangan pemilih ke TPS. Semua itu menjadi catatan Bawaslu untuk pemilu ke depan, agar tepat jumlah, tepat sasaran seperti disampaikan pihak KPU.
Adapun kerawanan yang kemungkinan dihadapi penyelenggara pemilu yaitu:
(1) Ketidaksesuaian desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi,
(2) Kebutuhan terhadap pemilih disabilitas,
(3) Jumlah surat suara tidak melebihi jumlah pemilih agar tidak bermasalah di kemudian hari, termasuk menjaga kerahasiaan surat suara.
Antisipasi terkait dengan kerawanan pemilu.
“Indonesia ini wilayah kepulauan. Ada delapan provinsi di wilayah kepulauan. Waktu pelaksanaan pemilu 2024 adalah pada 14 Februari. Cuacanya tidak menunjang. Ini harus diprediksikan kapan pengadaan logistiknya, terutama untuk wilayah Indonesia timur. Termasuk kotak suara, surat suara, bilik suara dan logistik penunjang lainnya. Sehingga jangan lagi ada diundur jadwal pemungutan suara karena akan menggeser waktu penghitungan suara bisa terjadi di hari berikutnya,” ucap Herwyn.
Pihak Bawaslu mengakui telah mempunyai peta kerawanan. KPU juga menyampaikan kepada Bawaslu tentang titik-titik rawan yang perlu diantisipasi terkait misalnya begini melalui proses pengadaan saja apakah proses pengadaan itu sesuai spesifikasi, terutama juga terkait bagaimana menjamin kerahasiaan misalnya surat suara, seperti kode.
Berikutnya, rangkaian proses di percetakan yang bisa mungkin terjadi dalam titik-titik rawan perlu menjadi perhatian. Pentingnya perusahaan percetakan menjaga kerahasiaan dari surat suara hingga keamanan dan keutuhan surat suara, sesuai pasal 345 ayat 267.
“Kami sebagai salah satu Mitra KPU tentu akan mendukung seluruh rencana KPU dalam distribusi logistik ini, termasuk keamanan dan termasuk mungkin juga perlu ada asuransi nantinya, apabila terjadi risiko-risiko yang di luar risiko alam, risiko cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tentu saja harus kita antisipasi bersama. Namun demikian PT Pos Indonesia sebagaimana Pemilu sebelumnya, kita siap untuk mendukung Pemilu (sebagai) agenda nasional dan mendukung seluruh rencana KPU dan memperhatikan feedback dari Bawaslu terkait dengan ketepatan waktu tadi,” pungkas Faizal. (S-3)
