Efisiensi Anggaran, KLH Bakal Gali Potensi Pendanaan

SEKRETARIS Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pada APBN 2025 yang diterapkan di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tidak akan menghambat jalannya program-program prioritas. Menurutnya, meskipun target dari beberapa program mungkin mengalami penyesuaian, kinerja kementerian akan tetap berjalan sesuai rencana dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan alternatif.

“Kalau dalam program, terkait dengan program, pasti ada target yang akan berubah ya. Tapi untuk kerja, kita terus bekerja karena kita juga punya sumber lain,” ujar Vivien di kantor KLH, Jakarta Timur, Jumat (7/2).

Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup mendapat anggaran sebesar Rp1,079 triliun pada 2025. Adapun, KLH bakal melakukan efisiensi berdasarkan Surat Menkeu S-37/MK.02/2025 sebesar Rp396,499 miliar.

Baca juga : Menteri LH Akan Bentuk 10 BPLH di Tingkat Regional

Ia menjelaskan, meski ada efisiensi anggaran, pihaknya akan terus menggali sumber lain. Salah satu sumber pendanaan yang diandalkan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang telah menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan operasional kementerian.

“Misalnya seperti PNBP. Kalau teman-teman juga ikuti yang ada di DPR, kita akan ada target PNBP kurang lebih Rp1 sekian miliar. Nanti dicermati saja,” tambahnya.

Selain PNBP, KLH juga aktif menggali potensi pendanaan dari donor internasional dan kerja sama dengan negara-negara sahabat. Vivien menegaskan bahwa komitmen kementerian untuk terus maju tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi ini. “Kita tetap maju terus walaupun ada efisiensi, nggak masalah,” tegasnya.

Namun, Vivien mengakui bahwa efisiensi anggaran akan berdampak pada beberapa aspek operasional, terutama terkait dengan kegiatan perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat. “Kan kalau yang efisiensi banyaknya perjalanan dinas. Perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, itu memang harus dikurangi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengurangan aktivitas ini akan dilakukan secara selektif, tanpa mengorbankan efektivitas kerja kementerian. “Sehingga kami nanti akan mengurangi hal itu, dan juga banyak pertemuan yang dilakukan dengan zoom,” pungkasnya. (Z-9)