Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat dan Rakornas 2026 dengan meluncurkan Gerakan Bersih Sampah di lingkungan sekitar dan kantor secara serentak di seluruh Indonesia.
Gerakan ini menjadi aksi nyata pemerintah dalam menghidupkan kembali budaya bersih sebagai prioritas nasional yang harus dijalankan secara disiplin oleh seluruh aparatur negara. Di Jakarta, pimpinan dan ratusan staf KLH/BPLH turun langsung menyisir kawasan Kebon Nanas hingga bantaran Sungai Cipinang untuk membersihkan sampah plastik dan anorganik.
Langkah tersebut sekaligus menandai kebangkitan kembali Program Bersih Nasional yang menitikberatkan pada aksi rutin pembersihan lingkungan perkantoran, saluran air, dan badan sungai. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk konkret penerjemahan arahan Presiden ke dalam langkah yang konsisten dan berkelanjutan.
Berdasarkan arahan dalam Rakornas 2026, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mobilisasi seluruh elemen negara, mulai dari TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi, hingga aparat desa untuk menjaga kebersihan lingkungan secara masif setiap pagi.
“Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat besar terhadap pengurangan sampah, terutama sampah plastik. Arahan beliau jelas, bahwa upaya bersih-bersih harus menjadi gerakan bersama, dilakukan secara rutin, dan dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk kantor-kantor pemerintah,” ujar Rosa Vivien, Selasa (3/2).
Sebagai bentuk konsistensi dalam mendorong perubahan budaya kerja, KLH/BPLH menetapkan Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor sebagai agenda wajib yang rencananya dilaksanakan tiga kali dalam sepekan. Melalui kegiatan ini, KLH/BPLH ingin membangun disiplin internal sekaligus memberikan contoh langsung kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari keteladanan birokrasi.
Pembersihan di kawasan Sungai Cipinang dipandang krusial karena sungai kerap menjadi titik akumulasi sampah plastik sekali pakai yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan perkotaan.
“Gerakan ini tidak berhenti di Jakarta dan akan diimplementasikan di wilayah-wilayah lainnya. Ini adalah bentuk komitmen bahwa pengurangan sampah benar-benar harus menjadi perhatian kita bersama dalam kehidupan sehari-hari,” kata Vivien.
Ia menambahkan, keberhasilan Program Bersih Nasional sangat bergantung pada perubahan paradigma masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Melalui penguatan kembali nilai gotong royong dan kedisiplinan individu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri.
“Mulainya sederhana, pilah dan pilih sampah dari rumah dan kantor yang mana sampah plastik, mana sampah organik. Jika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, dampaknya akan sangat signifikan bagi lingkungan,” ujar Vivien.
Melalui Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor, KLH/BPLH mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (H-3)
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026), ini rekapnya.
PEMERINTAH pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi kebijakan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 guna merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
WACANA penguatan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi hambatan serius.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved