Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Indonesia Toll Road Watch (ITRW) Deddy Herlambang berpendapat kecelakaan maut di jalan tol yang kerap terjadi memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menekan keberadaan truk muatan berlebih atau dikenal over dimension over loading (ODOL).
Teranyar, kejadian lecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, KM 41+400 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta pada 4 Februari 2025 pukul 23.30 WIB. Sebanyak delapan orang meninggal dunia dan 11 luka-luka akibat kecelakaan yang diduga terjadi karena truk tersebut ODOL.
"Kecelakaan di Tol Ciawi bukti bahwa pemerintah tidak pernah serius menekan zero ODOL karena kecelakaan truk itu setiap tahun bertambah terus," ujar Deddy dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Kamis (6/2).
Ia mengungkapkan angka kecelakaan di jalan tol masih amat tinggi setiap tahunnya dengan truk ODOL menjadi salah satu penyumbang kecelakaan terbesar. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas (Korlantas) RI, tiap satu jam ada 3-4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
"Kita sudah krisis keselamatan. Truk ODOL tidak pernah selesai dari masalah keselamatan. Hampir setiap hari terulang," imbuh Deddy.
Ia kemudian menuturkan yang selalu menjadi kambing hitam dari kecelakaan ODOL ialah supir. Padahal, kata Deddy, stakeholder pemilik truk atau pengusaha angkutan dianggap juga bertanggung jawab atas insiden maut yang terjadi.
"Pemerintah sendiri juga bisa dianggap salah karena abai dalam keselamatan jalan," tambahnya.
Koordinator ITRW itu menegaskan aspek keselamatan jalan yang seharusnya menjadi fokus utama pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak bisa ditawar apapun. Termasuk, dengan dalih efisiensi anggaran.
"Kita tidak bisa selalu membicarakan teknis soal rem blong dan lainnya karena itu masalah hilir. Sedangkan, yang bermasalah adalah hulunya," pungkasnya. (Ins/P-3)
Kebijakan itu dinilai mengabaikan kesepakatan DPR dan Pemerintah yang menargetkan pemberlakuan zero ODOL pada 2027.
DIREKTUR Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Aan Suhanan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan target Nol Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (Zero ODOL) pada tahun 2027.
Teknologi Weigh-In-Motion (WIM-VISI) sejalan dengan digitalisasi infrastruktur transportasi nasional dan upaya solusi cerdas menuju transportasi bebas ODOL.
Jembatan Muara Lawai di Sumatra Selatan, runtuh pada 29 Juni 2025 lalu karena tak mampu menopang truk tambang yang kelebihan muatan.
Pendapatan yang didapatkan oleh sopir truk sangat rendah dan sudah tidak ada kernet yang mendampingi sopir jika melakukan trip. Indonesia tidak mendapatkan sopir-sopir truk yang berkualitas
Kendaraan yang tidak memenuhi standar dimensi dan muatan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem distribusi, menghambat efisiensi transportasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved