Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemerintah untuk impor daging sapi sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, hingga pekan ini belum ada titik terang.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan belum ada kepastian mengenai izin impor daging sapi reguler sangat mengkhawatirkan dunia usaha. Soalnya, ini tidak menjamin kepastian berusaha dan suplai, baik untuk konsumen maupun industri.
"Ya, sampai sekarang tampaknya meskipun sudah ada putusan-putusan ini, kelihatannya izin-izin itu belum diterbitkan oleh pemerintah. Padahal kan sudah ada putusan yang rapat kemarin itu," kata Teguh Boediyana, dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).
Hasil rapat kordinasi terbatas (rakortas) pangan pada 9 Desember 2024 dan disosialisasikan Bapanas pada 13 Januari 2025 di depan para pelaku usaha bahwa pemerintah telah menetapkan kuota impor daging sapi regular sebanyak 180 ribu ton bagi 86 pelaku usaha. Rencana tersebut mencakup pengiriman daging beku dan sapi bakalan dari negara-negara pemasok utama (reguler) yang berasal dari Australia dan Selandia Baru.
Teguh menambahkan belum terbitnya izin kuota impor reguler dikhawatirkan dapat mengganggu kebutuhan pasokan daging dalam negeri terlebih sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. "Kita harus mengkhawatirkan kalau sampai sekarang ini kan, yang akan terganggu bukan soal dalam rangka Lebaran saja, tetapi pasokan untuk kebutuhan mereka itu kan juga terpengaruh kalau sampai hari ini pemerintah belum menerbitkan izin-izin yang diperlukan oleh para pengusaha," terang Teguh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kadin Jakarta yang juga CEO PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi menyatakan kebutuhan dan izin impor sepenuhnya kebijakan pemerintah. "Sampai saat ini kebetulan saya sendiri di Kadin belum terinformasi hasil rakortas seperti apa, rakornisnya seperti apa," kata Diana Dewi. (Z-2)
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Pelaku usaha daging impor reguler menilai kebijakan pemerintah memangkas kuota impor daging sapi bagi swasta tidak tepat sasaran.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 100.000 hingga 150.000 ekor sapi indukan dan hingga kini baru terealisasi sebesar 20.000 ekor.
KETUA Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta rencana pemerintah mengimpor daging dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kaki (PMK) dikaji lagi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved