Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun.
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.
Menkeu menyatakan Pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 senilai Rp3.621,3 triliun. Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat.
Maka pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Sedangkan program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” ujarnya.
Mengingat hal itu, Sri Mulyani menyebut Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.
Penambahan anggaran itu dilatarbelakangi keinginan Prabowo mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.
Mulanya, target itu dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.
Sri Mulyani sudah memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk di dalamnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan turut mendukung kesuksesan program ini.
Dalam konteks itu, lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga perusahaan bisa memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi dengan baik.
“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” tutur Menkeu.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1). (Ant/M-3)
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menanggapi persoalan rendahnya gaji dosen dan guru saat menjadi pembicara dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved