Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGGINYA angka kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) menjadi tantangan industri keuangan saat ini. Karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan baru untuk menciptakan ekosistem kredit yang bertanggung jawab.
Dharu Estiningrum, Direktur Utama Honest, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, menyampaikan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan kredit seperti buy now pay later (BNPL) mencapai transaksi hingga Rp30,36 triliun per November 2024, melonjak 2,4% dari bulan sebelumnya. Besarnya pertumbuhan itu dibarengi dengan tingkat kredit macet yang mencapai Rp723,1 miliar di periode yang sama.
Melihat kondisi itu, sambungnya, perusahaan pembiayaan dituntut berinovasi dengan menetapkan standar baru dalam penggunaan kredit. "Untuk menghindari jeratan kredit macet, Honest membuat program yang justru memotivasi penggunanya untuk berkomitmen dalam penggunaan kartu kredit yang bertanggung jawab," terang Dharu, Rabu (29/1).
Program itu yakni bebas biaya tahunan dan biaya admin (layanan) transparan yang diinformasikan secara jelas kepada pengguna. Selain itu, ada program reward yang membebaskan biaya administrasi untuk pengguna yang disiplin dan membayar seluruh tagihan tepat pada waktunya. Setiap bulannya, ada satu dari lima pengguna Honest yang dibebaskan dari biaya administrasi.
"Sebagai pemain baru, Honest membawa nilai transparansi ke dunia kartu kredit. Kami percaya bahwa transparansi dan fairness adalah kunci untuk membangun kebiasaan keuangan yang baik dan bertanggungjawab di antara pengguna kami," jelas Dharu.
"Sejak 2023, reward program Honest telah berhasil mengembalikan biaya administrasi sebesar Rp9,2 miliar kepada para pengguna yang telah menunjukkan disiplin dan tanggung jawab keuangannya (dengan membayar tagihan Honest secara penuh dan tepat waktu)," imbuhnya.
Reward dalam program itu juga ditunjang oleh program peningkatan batas kredit (credit limit) otomatis. Pengguna yang telah disiplin membayar tepat waktu akan mendapatkan kenaikan batas kredit yang lebih tinggi tiap bulannya seiring dengan penggunaan mereka. Program itu memastikan pengguna dapat mengelola keuangan dengan lebih fleksibel sehingga membantu mereka membangun histori kredit yang lebih baik.
Khusus untuk menyambut Ramadan 2025, Honest merencanakan pengembalian biaya administrasi yang lebih besar bagi pengguna. Langkah itu bertujuan untuk membantu pengguna mengatur keuangan dengan lebih cerdas, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kebutuhan utama selama Ramadan tanpa beban biaya tambahan.
"Di tengah daya beli masyarakat yang melemah, Honest tetap hadir menjadi opsi pembayaran yang adil dan transparan bagi penggunanya. Alih-alih dianggap menjerumuskan, kami berharap kartu kredit Honest justru membantu pengguna meraih tujuan mereka, sekaligus memperkuat kebiasaan finansial yang sehat," tutup Dharu.
Dengan pendekatan yang berfokus pada fairness, transparansi, dan edukasi finansial, Honest ingin membuktikan kartu kredit dapat menjadi alat untuk membangun kebiasaan keuangan yang positif. (Ins/E-2)
Dari sisi kualitas aset, MUF mampu menjaga rasio Non-Performing Financing (NPF) pada level 1,30% per Januari 2026.
DALAM rangka memperkuat penetrasi pasar dan memaksimalkan potensi pembiayaan di wilayah Jawa Barat, PT Shinhan Indo Finance (SIF) mengoptimalkan kembali operasional Kantor Cabang Bandung.
DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan.
Layanan yang ditawarkan meliputi pendanaan mikro, pembiayaan kendaraan, asuransi mikro, hingga skema Buy Now, Pay Later untuk kebutuhan operasional.
LOS adalah sistem yang dirancang khusus untuk mendukung pemrosesan aplikasi kredit, mulai dari input data calon debitur, verifikasi, analisis kredit, hingga pencairan dana.
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved