Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembahasan rumusan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) kini sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah tinggal membahas rencana kebijakan itu dengan perbankan agar mau memberikan insentif menarik supaya eksportir tertarik menanamkan dolarnya di Tanah Air.
"DHE sudah hampir final, teknisnya besok (Selasa, 21/1) kita rapatkan. Tinggal teknisnya saja, semuanya sudah selesai. Tapi kita masih perlu rapat dengan stakeholder terkait, dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan. Supaya seluruhnya bisa lengkap fasilitasnya," kata dia kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Senin (20/1).
Sejauh ini, ketentuan baru perihal DHE mengatur kewajiban eksportir menempatkan devisanya di sistem keuangan Indonesia minimal satu tahun. Masa waktu itu lebih panjang ketimbang periode penempatan yang berlaku saat ini, yaitu 3-6 bulan.
"Insentifnya nanti dari perbankan. Kemudian regulasi dari BI dan penempatan itu setahun," kata Airlangga.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, bank sentral sudah menyiapkan dua instrumen, yaitu Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI) untuk penempatan DHE. Saat ini, BI baru menyediakan penempatan DHE sumber daya alam di dalam Term Deposit (TD) Valas.
"Kami mempersiapkan dua instrumen baru, yaitu SVBI dan SUVBI, yang mudah-mudahan pada saatnya akan kami jelaskan," kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (15/1). (Mir/E-2)
KPPU membuka ruang bagi pelaku usaha dan asosiasi untuk berkomunikasi dan berkonsultasi ke KPPU atas hambatan persaingan yang dialaminya, serta strategi yang akan dilakukan.
MESKI ada pemberlakuan DHE sumber daya alam (SDA) 100% wajib disimpan di dalam negeri selama setahun, eksportir masih bisa menggunakan simpanan itu untuk keperluan operasional.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) melalui program inkubasi UKM-nya, BNI Xpora, sukses menggelar BNI Exporters Forum (BEF) ke-5 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Bea Cukai meresmikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) milik PT Multi Rezeki Pratama (PT MRP) di Kawasan Industri Cikembar, Kabupaten Sukabumi
Kalangan pengamat ekonomi di Sumatra Utara (Sumut) meyakini para eksportir CPO di provinsinya menjadi salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari rupiah melemah.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi tarif lanjutan dengan AS.
pemerintah Indonesia sedang melanjutkan negosiasi untuk komoditas Indonesia yang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi/ tidak tersedia di Amerika Serikat (AS)
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved