Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembahasan rumusan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) kini sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah tinggal membahas rencana kebijakan itu dengan perbankan agar mau memberikan insentif menarik supaya eksportir tertarik menanamkan dolarnya di Tanah Air.
"DHE sudah hampir final, teknisnya besok (Selasa, 21/1) kita rapatkan. Tinggal teknisnya saja, semuanya sudah selesai. Tapi kita masih perlu rapat dengan stakeholder terkait, dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan. Supaya seluruhnya bisa lengkap fasilitasnya," kata dia kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Senin (20/1).
Sejauh ini, ketentuan baru perihal DHE mengatur kewajiban eksportir menempatkan devisanya di sistem keuangan Indonesia minimal satu tahun. Masa waktu itu lebih panjang ketimbang periode penempatan yang berlaku saat ini, yaitu 3-6 bulan.
"Insentifnya nanti dari perbankan. Kemudian regulasi dari BI dan penempatan itu setahun," kata Airlangga.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, bank sentral sudah menyiapkan dua instrumen, yaitu Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI) untuk penempatan DHE. Saat ini, BI baru menyediakan penempatan DHE sumber daya alam di dalam Term Deposit (TD) Valas.
"Kami mempersiapkan dua instrumen baru, yaitu SVBI dan SUVBI, yang mudah-mudahan pada saatnya akan kami jelaskan," kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (15/1). (Mir/E-2)
Para eksportir mengusulkan agar tidak ada pelarangan terhadap operasional truk sumbu 3 saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian dan sejumlah asosiasi industri.
KPPU membuka ruang bagi pelaku usaha dan asosiasi untuk berkomunikasi dan berkonsultasi ke KPPU atas hambatan persaingan yang dialaminya, serta strategi yang akan dilakukan.
MESKI ada pemberlakuan DHE sumber daya alam (SDA) 100% wajib disimpan di dalam negeri selama setahun, eksportir masih bisa menggunakan simpanan itu untuk keperluan operasional.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) melalui program inkubasi UKM-nya, BNI Xpora, sukses menggelar BNI Exporters Forum (BEF) ke-5 di Makassar, Sulawesi Selatan.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai lonjakan harga minyak mentah hingga 82 dolar AS per barel tidak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
Kemenko Perekonomian tegaskan produk makanan, minuman, dan kosmetik asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib sertifikasi halal dalam perjanjian ART. Simak aturannya!
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
PEMERINTAH Indonesia terus memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Inggris melalui peningkatan kerja sama ekonomi yang berorientasi dan fokus kepada isu-isu strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved