Asephi Keluhkan Tantangan Industri Kerajinan: Mahalnya Harga Perak hingga Biaya Logistik

Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian dan sejumlah asosiasi industri di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (13/11), untuk membahas kebijakan peningkatan daya saing industri nasional. 

Agenda tersebut menegaskan pentingnya kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, kemudahan akses permodalan, serta dukungan promosi bagi produk kerajinan lokal agar industri Indonesia mampu bertahan dan bersaing di pasar global.

Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Muchsin Ridjan menjelaskan pihaknya terus memperkuat ekosistem industri kreatif melalui integrasi ekonomi, pembentukan platform nasional, serta hubungan sinergis antara asosiasi, pemerintah, dan pelaku usaha. Asephi juga mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan pelatihan berbasis digital, sejalan dengan pengembangan konsep green economy yang telah diinisiasi sejak 2023.

Baca juga : INACRAFT Kembali Hadir untuk Kedua Kalinya pada Tahun 2022

Asephi yang saat ini memiliki 2.000 anggota menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam menekan biaya logistik, memperluas akses bahan baku, kemudahan ekspor, serta permodalan yang masih terkendala bunga tinggi. 

"Kami mengusulkan peningkatan promosi dan akses pasar luar negeri, serta memperkuat kerja sama riset dengan berbagai institusi terkait. Salah satu contoh tantangan yang dihadapi pelaku industri saat ini adalah tingginya harga bahan perak di dalam negeri mencapai 31 dollar AS per ons, lebih mahal dibanding harga internasional yang hanya sekitar 27 dollar AS," kata Muchsin. 

Situasi itu, lanjut Muchsin, menyebabkan nilai jual produk kerajinan perhiasan perak menjadi tinggi dan sejumlah pembeli luar negeri beralih ke negara lain seperti Thailand dan Hong Kong.

Baca juga : Inacraft Oktober Targetkan Transaksi Ritel Rp80 Miliar dan Kontrak Dagang 2 Juta Dollar AS

"Kami juga mengusulkan peningkatan promosi dan akses pasar luar negeri, serta memperkuat kerja sama riset dengan berbagai universitas guna mencari solusi terhadap permasalahan ekspor produk kerajinan Indonesia."

DPR: Anggaran kementerian 2026 perlu ditingkatkan
Menanggapi uraian yang disampaikan Asephi, Pimpinan RDP Evita Nursanty, menegaskan perlunya kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, kemudahan akses permodalan, serta dukungan promosi bagi produk kerajinan lokal agar mampu bersaing di pasar global. 

"Anggaran kementerian terkait pada 2026 perlu ditingkatkan, mengingat banyak pelaku industri kerajinan yang membutuhkan pelatihan modernisasi teknologi. Kami juga minta pemerintah untuk memperkuat kebijakan bagi pelaku industri kerajinan guna memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar global."

Keterbatasan akses terhadap bahan baku
Sementara itu Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyatakan pihaknya terus berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sektor industri kecil dan menengah (IKM), mulai dari keterbatasan SDM, teknologi, hingga bahan baku. 

"Kendala utama IKM adalah keterbatasan akses terhadap bahan baku karena sebagian besar tidak memiliki izin impor sendiri dan harus membeli dari pasar domestik dengan harga yang lebih tinggi dibanding industri besar," kata Reni.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian , jumlah unit usaha IKM mencapai 4,43 juta atau sekitar 99,79% dari total industri nasional yang berjumlah 4,45 juta unit. Sebaliknya, industri besar hanya mencatat 9.528 unit usaha atau 0,21%, menunjukkan dominasi besar sektor IKM dalam jumlah pelaku usaha di Tanah Air. 

Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada kontribusi ekonomi makro, di mana kontribusi industri pengolahan triwulan III 2025 tercatat sebesar 19,15%, dan industri kecil serta menengah hanya menyumbang sekitar 3,56% dari total PDB nasional.

Meski kontribusinya terhadap PDB masih terbatas, sektor IKM terbukti menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri nasional. Dari total 19,55 juta pekerja industri, sebanyak 12,81 juta orang atau 65,52% di antaranya bekerja di sektor IKM. Sementara itu, industri besar hanya menyerap sekitar 6,74 juta pekerja atau 34,48%. Dari total tenaga kerja di sektor IKM, industri kecil mendominasi dengan sekitar 11,8 juta pekerja, sedangkan industri menengah mempekerjakan sekitar 1 juta orang. (X-8)