Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Guru besar IPB University Budi Mulyanto menilai rencana Presiden Prabowo Subianto menambah lahan sawit untuk mendorong produktivitas kelapa sawit sudah tepat. Penambahan lahan juga tidak perlu melakukan deforestasi sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak.
Ia mengatakan ekstensifikasi kebun sawit bisa dilakukan di kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Dengan demikian, perluasan kebun sawit tidak menyebabkan deforestasi.
"Dengan cara ini, tidak perlu yang namanya deforestasi," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (9/1)
Ia menjelaskan, seiring dengan visi Presiden Prabowo yakni ketahanan pangan dan energi, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi harus dilakukan. Jika tidak, produksi sawit tidak akan mampu mencukupi kebutuhan.
“Jadi hitungan kita, B40 itu sudah sangat membahayakan neraca pangan berbasis sawit dan ekspor kita. Karena sawit untuk pangan, energi, ekspor itu harus seimbang dengan jumlah produksi. Jadi rumusnya, produksi sawit harus sama dengan sawit untuk ekspor, untuk pangan dan sawit untuk energi. Dengan adanya B40 itu kondisinya sudah kritis karena sudah menggerogoti kebutuhan sawit untuk pangan dan ekspor,” jelasnya.
Di kesempatan berbeda, Rumah Sawit Indonesia (RSI), asosiasi multi stakeholders industri sawit nasional, pun mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian bioenergi di dalam negeri bahkan hingga sampai B100. RSI juga mendukung bahwa kemandirian bioenergi ini dijadikan misi pemerintah sampai dengan Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum RSI, Kacuk Sumarto mengatakan guna memastikan tercapainya misi-misi tersebut, hendaknya dikerjakan oleh unsur-unsur pemerintah yang dalam hal-hal tertentu tidak semata-mata dilihat dengan tolok ukur laba usaha.
"Swasta dimaksimalkan untuk melakukan kegiatan yang benar-benar profit oriented sehingga pendapatan negara dari pajak bisa optimal,” beber Kacuk.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengungkapkan bahwa dirinya sebagai anggota DPR ingin membuat tegulasi tentang UU Perkelapasawitan agar adanya guidance yang jelas berapa target produksi sawit nasional. Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan energi, pangan dan ekspor.
"Karena kalau tidak ada satu regulasi dan tidak ada pembatasan yang jelas, maka hutan kita yang dijadikan korban,” pungkas Firman. (Z-11)
Hingga kini tercatat lahan sawit di wilayah Kalimantan ada seluas 6,6 juta hektare. Angka itu rupanya merupakan ambang batas daya dukung dan daya tampung sawit di wilayah tersebut.
Di Kabupaten Balangan, kebakaran melanda areal lahan gambut dan perkebunan kelapa sawit di Desa Lampihong, Kecamatan Lampihong.
Seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Ibnu Oktavianto, ditemukan tewas di kebun kelapa sawit wilayah tersebut. Ia diduga meninggal dunia setelah diterkam harimau.
Jika dalam satu hektare lahan ada satu ekor sapi maka Kalsel akan mendapatkan tambahan populasi sapi yang sangat besar.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya untuk melakukan percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk pekebun sawit.
Moratorium sawit hingga 2045 dapat menghasilkan output ekonomi sebesar Rp28,9 triliun.
INDUSTRI minyak sawit (crude palm oil/CPO) mengalami tekanan bertubi-tubi beberapa waktu belakangan.
DALAM beberapa pemberitaan, pemerintah menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit nasional ditargetkan mencapai 100 juta ton pada tahun Indonesia emas 2045.
MINYAK kelapa sawit mendapatkan sentimen buruk akhir-akhir ini.
Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia
Dinas DLH DKI memerintahkan PT BKP harus memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
Istri sekuriti PT SKB memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membebaskan sang suami
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved