Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pemerintah memutuskan untuk memberikan program bantuan pangan beras untuk 6 bulan pada 2025. Sebelumnya, pemerintah merencanakan bantuan beras hanya diberikan pada Januari dan Februari 2025. Namun, dalam Rapat Terbatas, pada Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," ucap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (31/12).
"Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap distribusikan total 6 bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton ke 16 juta Penerima Bantuan Pangan di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas," imbuhnya.
Program bantuan beras itu diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.
"Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal," jelas Arief.
Arief mengungkapkan, database penerima bantuan pangan (PBP) beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Adapun rincian PBP terdiri 15,6 juta desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut program banpang beras menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.
Di samping itu, banpang beras turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63%. Namun setelah digelontorkan banpang beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48% di Desember 2023. Sementara pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32%. Melalui penyaluran banpang beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94%. (Z-11)
Seluruh proses dilakukan untuk menjamin mutu pangan yang diterima masyarakat. Selain menjaga kualitas, pendistribusian bantuan juga diawasi agar tepat sasaran.
Prawoko mengatakan bakal menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram per keluarga untuk 222.907 penerima selama Juni dan Juli.
Bantuan yang diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM), dan akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan jadwal dari pemerintah pusat.
SEBANYAK 72 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mulai menerima bantuan pangan berupa beras untuk masa penyaluran Juni-Juli tahun 2025.
Untuk saat ini, lanjut Yeni, penyaluran bantuan dialihkan ke pemerintah desa dari sebelumnya disalurkan oleh kantor pos dan giro.
Sebanyak 93.161 keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan menerima bantuan pangan berupa beras untuk periode Juni dan Juli 2025.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Petugas gabungan Satgas Pangan di sejumlah daerah di Jawa Tengah terlihat turun dan mendatangi pasar tradisional dan langsung melakukan pengecekan para pedagang dan distributor beras.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved