Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, membeberkan asal usul kebijakan penaikan PPN 12 persen. Muzani menyebut PPN 12 persen sudah diputuskan dalam Undang-Undang sejak tahun 2021 silam. Undang-undang tersebut baru berlaku di tahun 2025 untuk menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 persen.
“2021 ketika UU ini dibahas, situasinya ketika itu sedang Covid-19. Negara ketika itu dalam kondisinya sedang dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan penerimaan,” papar Sekjen Gerindra itu, Senin (23/12).
“Sehingga negara, semua negara berpikir bagaimana mendapatkan sumber-sumber penerimaan,” tambahnya.
Maka ketika itu, lanjut Muzani, DPR bersama pemerintah bersinergi untuk memikirkan cara meningkatkan sumber-sumber penerimaan.
“Salah satu sumber penerimaannya adalah meningkatkan sektor penerimaan pajak dari PPN,” tuturnya.
Awalnya, DPR bersama pemerintah pads 2021 melakukan pembahasan tentang kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat untuk ditingkatkan dari 10 persen, menjadi 11 persen hingga 12 persen.
Muzani mengeklaim kenaikan pajak itu dilakukan secara bertahap. Memang, lanjut Muzani, saat pembahasan kebijakan PPN 12 persen, partai-partai yang ada di dalam DPR bersama-sama memberi persetujuan.
“Karena itu kita ikut menyetujui itu dan kita bersama-sama dengan partai yang lain dan kita setujui itu,” ungkapnya.
Kini, ketika Presiden Prabowo Subianto menjabat jadi presiden harus menjalankan kewajiban atas undang-undang yang sudah diputuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen.
“Sekarang kemudian kita menemui protes. Bahkan teman-teman partai yang tadi menyetujui sekarang ikut mempertanyakan dan seterusnya,” tegas Muzani.
“Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi semua pandangan, kritik, saran yang bergembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum presiden mengambil keputusan?,” pungkasnya. (Z-9)
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengutarakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 12% tersebut sudah diatur oleh Undang-undang negara.
Pemerintah perlu memastikan efisiensi dan efektivitas belanja negara yang ditunjukan dengan penanganan urusan-urusan rakyat, sehingga hidup rakyat semakin mudah dan nyaman.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun. Bantuan ini sebagai upaya pemerintah menekan dampak penaikan PPN 12 persen.
USAI meresmikan kebijakan PPN 12 persen, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Tahun Baru 2025 kepada masyarakat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pajak pertambahan nilai atau penaikan PPN 12 persen yang hanya untuk barang dan jasa mewah menandakan pemerintah pro rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini mendapat tarif PPN 0 persen tidak akan terkena dampak penaikan PPN 12 persen
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PENCALONAN Prabowo Subianto sebagai presiden priode kedua pada Pemilihan umum (Pemilu) atau Pilpres 2029 sudah dipastikan.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah lama beroperasi meski mendapat penolakan dari masyarakat setempat,
Dia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved