Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RATUSAN warga sipil, mahasiswa, buruh, hingga Kpopers, melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/12) sore. Para pemuda-pemudi turun demo untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Warga Sipil dan pemilik akun X @barengwarga Icad, menerangkan pihaknya di sini awalnya hanya berniat untuk mengantarkan petisi tolak PPN 12% ke Sekretariat Negara (Setneg).
“Kita ke sini punya milestone, ini cukup buat targetnya, saya sendiri karena warga sipil biasa. Difasilitasi oleh YLBHI untuk mengantarkan mereka punya tim hukum,” ujar Icad.
“Kita mau memberikan petisi secara fisik agar segera mendapatkan atensi karena melihat belum berpihak ke kita. Karena gak expect juga seramai ini,” ungkapnya.
Icad tak menyangka saat di depan Istana Negara, ratusan warga berkumpul dan berpartisipasi secara organik untuk menuntut hak agar PPP 12 persen dihapuskan.
Aksi ini diharapkan Icad bisa menularkan dan menyadarkan masyarakat hingga mahasiswa agar terus menyuarakan penolakan terhadap PPN 12 persen.
Icad menegaskan agar jangan takut untuk mengkritisi pemerintah. Ia mencontohkan di demo kali ini pihaknya tak gentar untuk menyatakan aspirasi kepada pemerintah.
“Kami ingin jadi contoh bahwa kalau ada yang gak sreg ngomongin saja, cuitan, petisi, konsolidasi dan ngomongin yang benar-benar harus dilayani oleh pemerintah,” tuturnya.
“Jadi sebenarnya kita berani aja. Sehingga rasanya keberanian harus dihimpun oleh semuanya,” tandas Icad. (Ykb/M-3)
LEMBAGA Kaukus Muda Nusantara (LKMN) Tasikmalaya menyoroti penambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Pengenaan PPN 12% terhadap sektor pendidikan hendaknya dibatalkan karena akan memperburuk capaian akses perguruan tinggi dan membuat Indonesia makin tertinggal dari negara lain.
Menurut Agoes, pengenaan PPN sebesar itu dianggap tidak ada masalah dan wajar.
TARIF pajak pertambahan nilai (PPN) 12% per 1 Januari 2025 diyakini Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB), Agustin Peranginangin, tidak akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut mereka, masih banyak sumber-sumber pemasukan yang akan menggembungkan APBN dan belum digarap lebih serius oleh pemerintah
PDIP merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12%.
Batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR dinilai merupakan hasil dari gerakan massa yang turun ke jalan menyatakan penolakan.
RAPAT pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tingkat provinsi sempat diwarnai aksi demonstrasi.
ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak program iuran Tapera di depan Istana, Jakarta hari ini, Kamis (6/6)
penyesuaian layanan pada koridor 1 (Blok M - Kota) dan layanan Non BRT rute 1A (Pantai Maju - Balaikota).
Ratusan masa aksi dari kalangan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat. Salah satu tuntutanya yakni mendesak pemerintah mencabut peraturan tentang Tapera
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Polda Metro Jaya untuk melepaskan para pendemo yang ditangkap pada saat aksi penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved