Kadin Indonesia Pelajari Penaikan PPN 12 Persen, Optimistis Perekonomian Terjaga

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan mempelajari kebijakan pemerintah terkait penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kebijakan tersebut akan diiringi dengan sejumlah stimulus ekonomi atau insentif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Tentu, di Kadin, karena tadi baru keluar stimulusnya, akan mempelajari dengan baik," kata Anindya melalui keterangan tertulis, Rabu (18/12).

Berbicara mengenai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, Anindya meyakini hal itu menunjukkan komitmen untuk tetap bisa menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang menjadi elemen penting pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, stimulus diharapkan pengeluaran Pemerintah bisa lebih produktif.

Baca juga : Kadin Bahas Dukungan untuk Program Swasemba Pangan

"Kami berharap stimulus-stimulus ini bisa mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk, terutama dalam industri. Industri ini bisa menghasilkan suatu produk, terutama barang yang bisa di ekspor," ucapnya.

Anin mengatakan program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah murah, antara lain bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendongkrak efektivitas belanja pemerintah.

"Jadi, program-program yang dicanangkan itu berupaya agar daya beli masyarakat lebih baik dari yang dibutuhkan. Kedua, juga government spending atau pengeluaran dari pemerintah yang lebih produktif," jelas Anindya.

Baca juga : Kadin Indonesia: Industri Otomotif masih Perlu Insentif Fiskal

Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perekonomian nasional bisa bergerak tumbuh pesat dan menekan angka kemiskinan.

"Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, mudah-mudahan perekonomian Indonesia bisa bertumbuh lebih pesat dan lebih inklusif lagi, sehingga angka kemiskinan turun signifikan," tandasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus berupa paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, daya listrik yang terpasang di bawah atau sampai 2.200 volt ampere (VA) diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk dua bulan. (Ant/Z-11)